BENGKULU, SH – Ternyata tidak semua parpol
pengusung menunjukan riak ingin mengusung kadernya menuju kursi wagub. Bisa
karena beban etika politik atau belum solidnya dukungan terhadap kader tertentu
di kalangan internal partai. Berbeda dengan PKB dan Hanura yang nampak sudah
satu kata ingin mengusung masing-masing ketuanya, PKB untuk Heliardo dan Hanura
untuk Muslihan DS.
Jika
dilihat dari aturan parpol, partai yang paling berhak mengusulkan calon Wakil
Gubernur untuk mendapingi Rohidin Mersyah adalah partai pengusung. Parpol
tersebut yakni PKB, Hanura, PKPI, dan Nasdem selebihnya hanya berstatus sebagai
pendukung, PAN, Gerindra, PPP, dan Golkar. PKB sedari awal sudah
mengadang-gadang Heliardo untuk mendampingi Rohidin di sisa masa jabatan
2018-2020. Mantan ketua Tim sukses pasangan Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah itu
diyakini memiliki kapasitas untuk mengisi jabatan cawagub. Bahkan akhir-akhir
ini dukungan kepada Heliardo bermunculan terutama dari kalangan muda nahdyin
yang ingin menyandingkan Rohidin Mersyah yang notabene kader muhammadiyah
dengan Heliardo yang warga NU.
Heliardo selaku ketua DPW PKB tentunya
memiliki hak ‘lebih’ diinternal partai. Begitu juga bargaining politik dengan
sesama partai pengusung lain seperti Nasdem, Hanura, dan PKPI, lebih-lebih
dibanding partai pendukung. Partai PKB satu-satunya parpol yang tidak ragu
mendukung Ridwan Mukti bahkan menjadi pioner membangun konsolidasi politik
untuk mendukung pasangan RM2. Heliardo juga didaulat sebagai ketua tim pemenangan,
posisi itu tentu semakin mentasbihkan posisi politiknya terutama dihadapan
Rohidin Mersyah. Jasanya selaku nahkoda di pertempuran sengit pilwagub lalu
harus wajib dipertimbangkan.
Mantan anggota DPRD Provinsi Bengkulu itu
memang terkenal dengan pembawaan yang kalem dalam politik namun, jam terbang
politiknya sudah tidak diragukan lagi, termasuk kemampuan menggotong partai PKB
ke jajaran parpol elit di Bengkulu. Analisis lain, komposisi politik
tradisional yang merujuk pada representasi kesukuan terbesar di Provinsi
Bengkulu, Serawai-Rejang. Heliardo berdarah Rejang asli dari Kepahiang
sedangkan Rohidin Mersyah putra asli Bengkulu Selatan representasi dari Suku
Serawai. Tanpa mengkesampingkan suku lain yang mungkin lebih besar, klop
rasanya ketika Heliardo ini diusul mendampingi Rohidin.
Sosok Heliardo sangat solid didukung internal
partai, ketika hak PKB digunakan untuk pilwagub maka, satu-satunya yang tokoh
yang paling mungkin disodorkan adalah Heliardo. Walaupun di jajaran elit PKB
terdapat nama yang tak kalah kenamaan, Leni Haryati Jhon Latief. Namun Leni
Haryati tidak mungkin mampu bermanuver teralu jauh karena gayung perahu ada di
tangan Heliardo, kecuali restu diberikan. “Saya kira kalau PKB inginnya bang
Heliardo untuk wagub, beliau sosok penganyom tidak membeda-beda, saya saja yang
baru bergabung di PKB mendapat perlakuan yang sama dengan kader-kader lain, itu
bukti ketauladanan yang melekat pada beliau, Insyallah kalau kita 100% dukung
beliau” Ucap Aurego Jaya.
Aurego juga memberi statmen yang menjamin
kemampuan personal Heliardo untuk menjawab kebutuhan pembangunan di Provinsi
Bengkulu. Menurutnya sosok Heliardo memiliki pengalaman di pemerintahan
daerah sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu periode 2009-2014. Sewaktu
menjabat anggota DPRD Heliardo banyak bersentuhan dengan kaum muda, masalah
kesehatan dan pendidikan. Heliardo adalah anggota DPRD Provinsi Bengkulu di
komisi IV yang memang membidangi masalah-masalah itu. “kalau pengalaman tidak
perlu diragukan beliau mantan anggota DPRD, lebih lagi tugas wagub itu mirip
dengan tugas DPRD dalam Undang-undang, lebih pressing ke pengawasan jalannya
roda pembangunan , saya kira beliau orang yang paling tepat” tambah Aurego.
Satu-satunya yang menjadi titik lemah Heliardo
kemampuan membangun konsolidasi dengan anggota DPRD yang nanti akan menjadi
pemilih. Bila merujuk pada aturan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala
daerah DPRD-lah yang punya hak pilih menentukan wakil gubernur. Proses
pemilihan di DPRD akan berjalan setelah mereka menerima dua nama dari gubernur
Rohidin untuk dipilih melalui rapat paripurna. Kedua nama yang dipilih gubernur
itu adalah nama-nama hasil usulan partai pengusung. “kalau menilainya coz
politik tentu beliau orang yang paling lemah tapi kita harus menjauhkan
persepsi buruk itu dari teman-teman DPRD, saya kira konsolidasi politik tidak
melulu urusan uang namun tanggungjawab mereka sebagai wakil rakyat itu juga
patut diapresiasi, mari hilangkan negatif thinking, kompetisi
pilwagub harus berjalan bermartabat dan bebas politik uang” Kata Aurego.
//
Hanura dan Muslihan DS
Diketahui
bersama, Hanura adalah partai utama di koalisi dukungan RM2, bersama-sama PKB
Hanura menjadi partai pendukung pertama pasangan RM2. Hanura memiliki posisi
politik yang sama-sama strategis dengan PKB, sekretaris DPD Hanura Usin
Abdisyah Putra Sembiring bahkan ditunjuk sebagai sekretaris Tim Pemenangan
pasangan RM2. Usin menjadi konseptor dibalik kemenangan Ridwan Mukti-Rohidin
Mersyah, mantan aktifis 98 itu menjadi main konsep bersama-sama dengan konsultan
politik RM2. Jasa Hanura menghantarkan kemenangan RM2 sudah tidak bisa
diragukan lagi.
Hanura
memiliki kader-kader yang sangat mumpuni untuk mengisi kursi wagub. Sebut saja
David Suardi yang saat ini bergabung dengan Hanura pasca pilwakot, Edy Ryanto
pengusaha yang kini juga menjadi kader Hanura. Ada tokoh srikandi Hanura Rini
Susanti Caleg Hanura yang akan bertarung di DPR RI. Namun, tokoh-tokoh Hanura
itu diyakini belum mampu mengalahkan kharisma Ketua DPD Hanura, Muslihan Diding
Sutrisno. Dalam berbagai kesempatan Hanura terlihat menyematkan pesan politik
untuk mengusung sang ketua DPD sebagai calon wagub.
Mantan
Bupati Bengkulu Utara dan Rejang Lebong itu memiliki kapasitas kepemimpinan
yang kuat untuk diusulkan sebagai cawagub. Pak Mus sapaan akrabnya, masih
menjadi tokoh utama apabila Hanura berniat menggunakan haknya di pilwagub
mendatang. Pengalaman sebagai kepala daerah di dua kabupaten berbeda adalah
modal besar yang dimiliki Muslihan DS dan itu hanya ada di Muslihan DS, sebuah
pengalaman yang sulit digapai siapapun di era sekarang. Mayoritas masyarakat
Bengkulu mengenal Muslihan DS, pertama karena aktifitas politik , kedua karena
beliau pernah menjadi ‘raja’ hampir di 60% teritorial wilayah Provinsi
Bengkulu.
Berbicara
pengalaman birokrasi Muslihan DS adalah mbahnya, demikian hal dengan kemampuan
konsolidasi politik. Purnawiran Angkatan Darat itu berkali-kali mengisi
headline media massa di Bengkulu karena aktifitas politiknya seperti pernah
menjadi calon gubernur dan anggota DPR RI. Walaupun Muslihan DS belum beruntung
namun great politik Muslihan DS di Bengkulu bisa disimpul bernilai A+.
Kelebihan lain, Muslihan DS adalah mantan Bupati yang sudah terbiasa dan matang
ketika nanti harus berhadapan di sisitem pilwagub di DPRD.
Sinyal
dari gedung daerah juga demikian, Gubernur Rohidin nampaknya lebih condong ke
sosok Muslihan DS. Ada banyak faktor, Muslihan DS diyakini tidak memiliki niat
politik lain kecuali kursi wagub. Sosoknya bisa disebut sebagai tokoh netral
karena bisa diterima semua kalangan. Apabila Muslihan DS menjadi wagub maka dia
akan memainkan dua peran sekaligus, sebagai wakil gubernur bisa juga berperan
sebagai penasehat pemerintahan.
Baru-baru
ini sinyal itu semakin menguat, Rohidin Mersyah menghadiri dan membuka resmi
pebekalan calon anggota legislatif Hanura di yang digelar di Kota Bengkulu. Di
acara itu juga bermunculan selentingan untuk memasangankan Rohidin Mersyah
dengan Muslihan DS. Rahman Tamrin, salah satu caleg Hanura yang ikut pembekalan
bahkan meminta Pak Muslihan untuk mendengarkan suara kader Hanura yang
menginginkannya maju cawagub. Permintaan Rahman Tamrin hampir diamini seluruh
peserta pembekalan. “kami mendukung penuh pak Mus untuk ke kursi wagub
beliau pemimpin kharismatik yang sangat pas untuk wagub, berpengalaman, bukan
hanya itu beliau tokoh Bengkulu yang sudah banyak berjasa untuk Provinsi ini,
saya kira sangat tepat ketika pak Mus berdampingan dengan pak Rohidin” ujar
Rahman Tamrin.
Dukungan
sosio-politik juga dimiliki Muslihan DS, selaku tokoh jawa sosok Muslihan
merepresentasikan salah satu suku mayoritasi di Provinsi Bengkulu. Berpasangan
dengan Rohidin adalah kolaborasi yang pas sekaligus menjadi kebiasaan perpaduan
politik di Bengkulu. Duet Serawai-Jawa, Rejang-Serawai, Jawa-Rejang ataupun kebalikannya
seakan sudah menjadi pakem politik konvensional di Bengkulu. Tanpa bermaksud
memasyarakatkan politik identitas tapi fakta-fakta itu terjadi di Bengkulu dan
masih laku di sebagian kalangan.
“Pak
Mus tokoh jawa, beliau juga kaya prestasi baik di waktu aktif di militer
ataupun karirnya sebagai kepala daerah, kepemimpinannya sangat berkarakter
penuh wibawa dan itu penting untuk Bengkulu hari ini” ujar Tamrin. Dukungan
boleh saja bermunculan terhadap kedua tokoh itu namun, fakta politik hari ini keduanya
belum menyatakan sikap secara resmi, siap atau tidak. Konsolidasi politik
mungkin terus dibangun namun publik butuh kepastian dari partai-partai
pengusung siapa sebenarnya yang akan mereka usul. Desakan ini wajar saja
terjadi karena mengingat waktu yang terus berjalan. Jabatan gubernur dan wakil
gubernur akan berakhir Februari 2020. Artinya waktu 18 bulan yang diamanat
konstitusi bisa saja terancam hangus bila parpol pengusung belum juga
sekata.
Sementara Itu, untuk diketahuii
bersama, Pilwagub harus
segera dijelang agar roda pembangunan tetap terjaga di track-nya,
seminimal tak mundur. Penundaan akan berdampak serius terutama keseimbangan
dalam menjalankan agenda kebijakan pemerintah daerah. Partai pengusung punya
tanggungjawab penuh demikiana juga Rohidin Mersyah selaku Gubernur yang punya
hak preogratif bertahap. Begitu pula DPRD, selaku wakil rakyat harus
segera menentukan pilihan agar suara rakyat tidak tersandra pada stigma kotor
para penyambung suara rakyat. Demikian ucap Taufik Hidayat, Aktifis Gempur
Bengkulu.
“Kita
harus menjauhkan agenda pilwagub dari kesesatan berpikir seperti narasi-narasi
yang mengarahkan calon wagub pada pemenuhan unsur-unsur keterwakilan baik
golongan atau kelompok politik tertentu, Pilwagub harus merujuk pada konteks
Bengkulu hari ini, tidak boleh menyodorkan calon yang hanya ideal dalam tataran
normatif namun harus berorientasi pada solusi alternatif terhadap
masalah-masalah yang sedang dihadapi Provinsi Bengkulu, seperti minimnya
serapan anggaran” ujar Taufik
Taufik
menuturkan, calon wagub harus memiliki visi membangun yang lebih frontal
ketimbang pemimpin sebelumnya. Wagub harus memiliki visi yang relatif gila dan
menghindari mazhab zona nyaman karena penganut zona nyaman sudah terbukti tidak
mampu membawa terobosan berarti bagi pembangunan. Ia juga menyinggung pola
politik representasi yang dihadirkan pada agenda pilwagub, menurutnya pola
seperti itu jelas gagal memenuhi kebutuhan rakyat Bengkulu secara utuh.
Menurut
Taufik, waktu pengisian kekosongan jabatan wagub semasa jabatan Gubernur
Junaidi Hamsyah. Ia menjelasakan, pola pengisian wagub waktu itu hanya didasar
pada unsur representasi terutama soal kesukuan, Rejang-Serawai dan politik
balas budi. Ia melihat kolaborasi gubernur dan wagub waktu itu tidak berdampak
apa-apa bagi pembangunan. “Kejadiannya sama dengan tahun 2013, kita harus
belajar dari masa lalu, mari buka mata buka telinga masih banyak putra terbaik
daerah ini yang kompeten untuk mengisi jabatan wagub, parpol tidak boleh
intervensi suara publik melalui hak-hak konstitusi yang dimiliknya. Saya
sarankan partai pengusung tidak boleh ngotot dengan hasrat politiknya, mari
berbicara pro pembangunan bukan pro politik representasi apalagi menawarkan
politik balas budi yang jelas konvensional dan feodal” tambahnya.
Sebelumnya,
Plt Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah secara resmi telah menjabat gubernur
definitif. Rohidin dilantik presiden Joko Widodo di istana negara unutk
menggantikan Ridwan Mukti yang saat ini mendekam di Penjara. Dengan demikian jabatan
wakil Gubernur Bengkulu mengalami kekosongan. Maka, sesuai dengan ketentuan UU
Pemerintah Daerah, partai pengusung di pilkada terakhir harus mengusulkan calon
wakil gubernur untuk mengisi kekososngan jabatan wagub. Partai-partai pengusung
pencalonan Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah di pilkada lalu seperti Nasdem, Hanura,
PKB dan PKPI memiliki hak untuk mengusulkan calon wakil gubernur. Hak itulah
yang sampai saat ini belum digunakan oleh partai.
“Partai
harus sesegara mungkin mengambil hak konstitusinya jangan sampai kadaluarsa,
aturanya 18 bulan, kalau kurang dari itu maka hak itu hangus, itu amanat rakyat
yang harus dipenuhi oleh parpol tidak boleh berleha-leha. Saran saya parpol
mengajukan kader yang benar-benar susuai dengan kebutuhan pembangunan, tidak
mesti pimpinan bisa juga tokoh independen tapi jangan juga disandera, yang
penting calon yang disodorkan bisa menjawab arus besar suara rakyat yang
menginginkan perubahan” lanjutTaufik
Kekhawatiran
Taufik pada politik balas budi di Pilwagub mendatang didasari pada
narasi-narasi politik yang selama ini dihadirkan di hadapan publik. Mayoritas
statmen yang muncul berkaitan erat dengan politik balas budi yang fokus
pada estimasi keterwakilan kelompok dan golongan. Taufik juga menyinggung isu
yang berkembang di tengah agenda pilwagub yaitu munculnya nama sosok yang
diduga memiliki hubungan kekeluargaan dengan mantan gubernur sebelumnya. Taufik
meminta parpol untuk benar-benar selektif dalam menentukan cawagub.
“Untuk
pilwagub saya belum melihat wacana yang membahas tentang jawaban atas kebuntuan
pembangunan, apalagi berbicara visi misi yang bisa ditawarkan kepada publik,
yang hadir justru kajian-kajian teoritis yang berbau kepentingan kelompok
tertentu yang sama sekali tidak merepresentasikan suara publik. Terakhir saya
ingin mewarning parpol pengusung untuk tidak memainkan politik balas budi yang
akan bermuara pada madeknya roda pembangunan, jangan sampai beli kucing dalam
karung dua kali” Tutup Taufik.(frj)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar