Disinyalir Pencairan Tak Sesuai Teknis, Penerapan Dana Bedah Rumah Dikordinir Pihak KTSK

BENGKULU SELATAN, SH - Pemerintah terus melakukan upaya untuk menyamaratakan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang memiliki rumah namun dianggap tidak layak huni. Namun upaya - upaya yang dilakukan pemerintah lain halnya dengan yang terjadi di lapangan, yang mana dana yang masuk ke rekening kelompok, begitu dicairkan oleh para ketua kelompok penerima di Bank BNI langsung diambil lagi kembali oleh pihak KTSK dari tangan pengurus kelompok.

Data yang dihimpun Suara Hukum bahwa masyarakat penerima merasa kecewa atas tindakan yang dilakukan tersebut. Sebab menurut mereka kalau memang pihak Dinas Sosial hendak mengkoordinir seluruh dana sampai ke pembelian kenapa harus menggunakan rekening kelompok. “Kenapa tidak langsung saja ke rekening Dinas Sosial Bengkulu Selatan,” tutur AZ salah satu Ketua Penerima bedah rumah ini.

Menurut Az bahwa pencairan yang dilakukan pada hari Rabu  28 November 2018 akan tetapi material berupa batu bata sudah ada di lokasi penerima pada tanggal 25 November 2018. “Artinya dari mana dana yang dipakai untuk pembelian batu bata padahal dana untuk bedah rumah belum cair,” tambah AZ.

Saat pihak Dinas Sisial dikonfirmasi terkait dengan permasalahan ini di ruangan Sekretaris Dinsos Bersama Sekretaris dan beberapa KTSK, mereka menjelaskan bahwa memang benar dana tersebut diambil kembali setelah cair dengan alasan takut nantinya salah dalam penerapannya dan dapat mengganggu dengan penerapan pembangunannya nanti.

Mereka juga membenarkan bahwa menurut aturannya memang dana yang dimasukkan ke rekening kelompok yang dicairkan oleh para ketua dan Bendahara kelompok dibelanjakan oleh para ketua kelompok itu sendiri yang akan dikontrol oleh pihak KTSK, namun oknum Fasilitator tetap juga mengambil alih untuk pembelanjaannya. Hasil komfirmasi dengan para penerima bahwa daftar harga yang digunakan adalah sesuai HET Pemerintah Kabupaten yang artinya harga yang dipakai lebih tinggi dengan faktur harga di lapangan.

Para penerima bantuan berasumsi dengan adanya natinya dapat membelanjakan langsung, berarti dapat memperoleh material yang lebih lagi sebab dapat membeli seluruh material di bawah RAB yang digunakan.

Pihak Dinas juga memberikan hak jawabnya terkair dengan harga ini, mereka membenarkan terkait kelebihan harga akan tetapi mereka menyatakan bahwa kelebihan itu nantinya akan digunakan untuk membantu makan minum yang mengerjakannya nantinya. Harapan penerima kiranya pihak Dinas Sosial dapat dengan transparan untuk penerapan bantuan ini. “Kami sangat membutuhkannya dan barang tidak mungkin lagi kami mendapatkannya ditahun tahun depan,” pungkas AZ. (Jan)