Empati seorang Plt. Gubernur

Opini

BENGKULU, SH – Hari ini terasa semakin bermakna ketika sejak pagi dentingan suara pesan whatsapp mengirimkan opini dari salah seorang pemerhati hukum, yang terhormat Bapak Agustam Rachman, MAPS., bertajuk “Pak Rohidin, Jangan Sabotase Nawacita Jokowi”, memberikan sedikit warna pada beberapa group diskusi, menarik untuk ditelaah secara komprehensif dan proporsional.

Opini tersebut sah dan wajar pada perspektif tertentu, akan tetapi langkah yang dipilih oleh plt. Gubernur perlu juga kiranya turut ditelaah secara proporsional, sehingga justifikasi tidak menciderai makna dalam ruang kebebasan berfikir, berpendapat dan bertindak.

Bagi masyarakat awam yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam perspektif positif berpandangan bahwa beliau dan rekan-rekan sekalian yang pernah dan sedang menjalankan peran, fungsi dan tanggungjawab sebagai ASN tentu akan lebih mampu memahami serta merasakan suasana kebathinan secara utuh pada kondisi sejenis ini. Salah satu upaya yang dilakukan beliau dalam situasi ini adalah mendorong dilakukannya Judicial Review ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Acuannya tentu tidak menyimpang dari UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, walaupun tentu akan tetap ada pihak yang melakukan telaah dari undang-undang tersebut secara parsial dan emosional, sehingga dalam perspektif tertentu akan menganggap seolah plt. Gubernur cacat etika. Hal yang lumrah dan wajar; tergantung referensi, tingkat pemahaman serta kebijaksanaan dalam berfikir, bersikap dan bertindak.

Apabila kita runut secara utuh dari langkah strategis yang telah dilakukan oleh beliau, akan dapat disimpulkan bahwa upaya tersebut bukan berarti beliau membenarkan prilaku korup atau tindakan menyimpang lainnya yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Justru untuk memperjelas dan mempertegas tafsir dari undang-undang kepegawaian secara fair, sehingga tidak menyasar pada vonis yang mencabut secara sadis hak dan rasa keadilan dari pihak terkait.

Mungkin itulah ikhtiar sederhana yang menunjukkan kepedulian beliau terhadap rekan sejawat dan atau masyarakat birokrasi yang dalam tanggungjawabnya sebagai kepala daerah. Apatah lagi sejauh ini masyarakat luas bisa menilai secara langsung dari pernyataan-pernyataan beliau yang secara tegas akan berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dengan tetap menjunjung tinggi terwujudnya rasa keadilan.

Jadi, apabila ditelaah secara komprehensif, justru sikap mengayomi yang nampak dari langkah strategis yang ditempuh oleh plt. Gubernur. Beliau tidak turut menghakimi, tidak pula acuh, bahkan mengkhususkan waktu untuk memberikan perhatian terhadap masalah yang sedang dihadapi masyarakat dalam lingkungan birokrasinya, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dikemudian hari. Tentu dengan pengalaman pendidikan serta pengalaman birokrasi yang sudah ditempuh oleh beliau, ada tahapan strategis dan terstruktur yang menjadi pertimbangan, bukan ujuk-ujuk secara emosional melakukan pembelaan yang justru berpotensi mereduksi nilai kepemimpinan beliau. Suatu teladan yang hampir hilang dari diri pemimpin kebanyakan. Ada rasa empati yang dihadirkan oleh beliau sebagai seorang pimpinan.

Semoga langkah Plt. Gubernur bukanlah suatu pilihan sikap yang sporadis dan reaktif yang mungkin diasumsikan miring oleh sebagian pihak. Akan tetapi merupakan suatu peran beliau sebagai pembina kepegawaian yang juga harus melakukan fungsi-fungsi pembinaan secara baik dan berkeadilan.

Harapan kita semua sebagai masyarakat Propinsi Bengkulu, semoga saudara/i, sahabat, kerabat, sanak keluarga kita yang berstatus sebagai ASN dijauhkan dari kondisi yang mengharuskan berhadapan dengan proses hukum. Sehingga Plt. Gubernur ataupun para Pemimpin negeri yang diamanahkan menjalankan tugas pengabdian (Bupati/Walikota), tak perlu lagi direpotkan untuk memikirkan dan mengambil langkah khusus untuk memperjuangkan nasib masyarakat berstatus sebagai ASN yang sedang dihadapkan dengan proses hukum sejenis itu. Sehingga bisa lebih fokus pada capaian produktif lainnya, demi kemajuan Propinsi Bengkulu yang kita cintai ini.

Penulis : Handiro Efriawan, M.Si, Direktur Human Management Institute