DPD IMM Laporkan Rektor UMB Ke PP Muhammadiyah

BENGKULU, SH - Belum mundurnya Rektor UMB, Ahamad Dasan, dinilai tidak patuh pada aturan SK PP Muhammadiyah nomor 041 tahun 2013, tentang ketentuan pencalonan dalam pemilu dan pemilukada dari lingkungan persyarikatan Muhammadiyah.

Sebagaimana pada diktum pertama dijelaskan, Pimpinan persyarikatan, pimpinan unsur pembantu pimpinan persyarikatan, pimpinan organisasi otonom, pimpinan badan pembina harian, pimpinan amal usaha Muhammadiyah dan tenaga tetap atau tidak tetap di lingkungan persyarikatan amal usaha Muhammadiyah yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPD, DPRD dinyatakan berhenti dari jabatannya dan dari statusnya sebagai anggota pimpinan persyarikatan dan atau tenaga tetap, tidak tetap di amal usaha Muhammadiyah, baik yang bersangkutan berhasil maupun tidak berhasil dalam pencalonan tersebut.

Sekretaris umum DPD IMM Bengkulu, Kasrul Pardede menuturkan, berdasrkan SK yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah tersebut sudah finaal, karena aturan itu berfungsi untuk menjaga nama baik persyarikatan Muhammadiyah di mata publik.

Untuk diketahui dalam aturan Muhammadiyah sudah jelas Muhammadiyah tidak boleh berpolitik praktis, apalagi lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah baik perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah harus tentu tunduk terhadap aturan itu. Kami IMM selalu sampaikan, siapapun kader-kader Muhammadiyah yang ingin terjun di dunia politik harus taat aturan, kita tidak boleh menciderai aturan-aturan dalam Muhammadiyah. Kita harus memberikan pencerahan dan pencerdasan kepada masyarakat dan warga Muhammadiyah, karena ini bagian dari pendidikan politik. Rabu siang (12/9/18).

"Pak rektor UMB harus menunjukan sikap yang etis dan bijaksana yaitu mundur dari jabatan Rektor UMB," ujar Kasrul.

Kasrul menambahkan, persoalan tersebut pihaknya sudah melaporkan ke PP Muhammadiyah, melalui sekretaris PP Muhammadiyah, pada hari Senin tanggal 10 September 2018.

Sejauh ini, DPD IMM telah menembuskan pernyataan sikap kita ke Majelis Dikti PP Muhammadiyah di Yogyakarta, kita kirimkn melalui tiki, yang mana juga harapan kita bahwa Majelis Dikti bisa menegakkan aturan di dalam amal usaha Muhammadiyah, khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah, karena kami IMM punya tanggung jawab moral terhadap nama baik Kampus UMB.

"PWM sebagai pemimpin Muhammadiyah di Bengkulu harus tegas dalam bersikap. Kami dari DPD IMM Bengkulu akan segera melakukan audiensi dengan PWM agar persoalan ini bisa segera selesai. Sekali lagi kita menegaskan bahwa IMM akan terus mengawal persoalan ini sampai tuntas," tutup Kasrul.

Sementara, Iqbal Hafsari, selaku Wakil Ketua dipimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Bengkulu mengatakan, Muhammadiyah itu sudah jelas khittah perjuangannya bahwa Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, tapi setiap warga Muhammadiyah baik unsur pimpinan persyarikatan, pimpinan Ortom ataupun pimpinan amal usaha Muhammadiyah mempunyai hak konstitusional dalam memilih sikap politik.

“Kita harus sama-sama melihat aturan dan mekanisme yang ada di Muhammadiyah" jelas Iqbal. 

Diketahui Rektor UMB juga telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Caleg dari Partai Amanat Nasional  (PAN) untuk DPR RI Dapil Bengkulu Nomor Urut 1 dari 4 orang daftar Bacaleg PAN untuk DPR RI.(frj)