Disinyalir Merusak Bentang Alam, Petani Minta DLHK Awasi Proyek PLTU Bengkulu

 

BENGKULU, SH - Para petani di Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu minta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu untuk mengawasi proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara berkapasitas 2x100 Megawatt di kompleks Pelabuhan Pulau Baai karena diduga sudah mengubah bentang alam areal pertanian mereka.

"Sejak konstruksi berlangsung, air tanah dikuras saat memasang paku bumi sehingga areal pertanian kami kekeringan bila tidak hujan," kata Wilkan, petani palawija di Kelurahan Teluk Sepang.

Wilkan mengatakan, sebelum proyek tersebut berjalan, para petani yang mengolah sekitar 20 hektare areal pertanian tanaman palawija di wilayah itu dapat menikmati hasil pertanian dengan baik.

Menurutnya, sejak proyek konstruksi PLTU dimulai dalam setahun terakhir, sejumlah parit yang menjadi saluran air alami ditutup sehingga areal pertanian rawan kebanjiran.

"Panas beberapa hari tanah sangat kering tapi kalau hujan satu jam saja sudah banjir, sebelumnya tidak pernah terjadi," ucapnya.

Wilkan berharap, pemerintah daerah, terutama DLHK yang mengawasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dapat turun ke lapangan untuk memeriksa proses konstruksi yang sedang berlangsung.

Perubahan bentang alam ini membuat petani dirugikan akibat banjir parah yang sudah dua kali melanda membuat mereka gagal tanam. Padahal sebelumnya, para petani dapat menikmati hasil panen komoditas palawija dari areal tersebut untuk menghidupi anggota keluarga dan membiayai sekolah anak mereka.

Jauhar petani lainnya menuturkan, pendapatan dari satu kali proses tanam cabai dengan luas kurang dari satu hektare dapat mengantongi pendapatan Rp. 40 juta.

Karena banjir besar dua kali berturut-turut tanaman cabai yang masih kecil terendam air dan mati, katanya. Padahal, ia sudah mengeluarkan modal yang cukup banyak untuk pengolahan tanah, pembelian bibit, mulsa dan lainnya.

Untuk diketahui, proyek PLTU batu bara di Kelurahan Teluk Sepang mulai dibangun menggunakan dana investasi asal China pada awal 2017 dan direncanakan menghasilkan listrik pada 2019.

Sementara itu, Milfajri  salah seorang petani sayuran di Kelurahan Teluk Sepang mengaku terpaksa mencabuti seribuan batang cabai dari atas lahan garapan.

Puluhan batang Cabai yang mulai tumbuh subur itu membusuk karena terendam banjir selama dua hari. Padahal, Milfajri sudah menumpukan harapan pada tanaman tersebut untuk membiayai kebutuhan keluarganya. “Terpaksa dicabut karena sudah membusuk terendam banjir,” ucap Milfajri dengan wajah dipenuhi kecewa.

Menurutnya, areal pertanian tak sampai 1 hektare itu sudah ia kelola selama enam tahun. Selama itu pula kegiatan budidaya tanaman palawija berlangsung lancar dengan hasil cukup memuaskan. Ia pun berkisah tentang pengalaman sekali proses budidaya tanaman cabai sebanyak 1.226 batang dalam tempo 3-4 bulan dapat mengantongi pendapatan sebesar Rp. 40 juta.

Namun, sejak konstruksi PLTU batu bara Teluk Sepang dimulai, terjadi perubahan bentang kawasan tersebut dikarenakan penggalian di beberapa titik membuat air tanah tersedot. Akibatnya, persediaan air tanah semakin menipis yang membuat tanah di areal pertanian mudah mengalami kekeringan. Ditambah lagi pekerja proyek menimbun beberapa parit yang selama ini menjadi drainase alami areal tersebut membuat aliran air tersumbat sehingga areal pertanian mereka sangat gampang tergenang air.

“Kalau panas dua hari saja sudah kering tanah ini. Tapi kalau hujan satu jam saja banjir,” ucapnya.

Puluhan petanu mengaku sudah berulang kali  memprotes dampak konstruksi PLTU tersebut terhadap areal pertanian mereka bahkan ada diantara mereka sudah mendatangi kepala proyek dan mengeluhkan banjir yang merendam areal pertanian. Namun, protes tersebut sepertinya hanya dianggap angin lalu. Sebab, tidak ada upaya dari pemilik proyek untuk mengatasi masalah yang dihadapi petani. 

Kurang lebih sekitar 20 hektare areal pertanian yang digarap oleh 10 kepala keluarga yang berdampingan dengan lokasi konstruksi PLTU batu bara Teluk Sepang.

Selain mengubah bentang lahan mereka, keberadaan proyek itu juga menutup akses utama petani menuju lahan yang digarap tersebut. Penutupan akses ini membuat mereka terpaksa mengambil jalur tepi pantai dengan jarak lebih jauh dan hanya dapat dilintasi saat pasang air laut surut. Kondisi ini menyulitkan bagi petani untuk membawa hasil panen mereka untuk dijual ke pasar.

Keresahan para petani di Teluk Sepang menjadi gambaran kekhawatiran masyarakat Kelurahan Teluk Sepang. Penolakan proyek PLTU berbahan bakar baru bara digelar warga dengan berunjukrasa di jalan lintas menuju Samudera Ujung. Aksi tersebut digelar bertepatan dengan peletakan batu pertama proyek pada 25 Oktober 2016. Penolakan warga sangat beralasan, mereka tidak ingin permukimannya dicemari udara kotor dari debu pembakaran batu bara. Belajar dari pengalaman masyarakat di wilayah lain di mana PLTU sudah berdiri, debu batu bara bahkan merampas ruang kelola para nelayan dan menjadi biang kerok berbagai macam penyakit yg diderita masyarakat.(frj)