Pembukaan Rakorda Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu
BENGKULU, SH – Pelaksana
tugas Gubernur, Dr. drh. H. Rohidin Mersyah mengimbau seluruh perangkat
Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD KB) tanpa terkecuali harus
dapat membantu program Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu mengenai Kependudukan, Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Hal ini disampaikan plt Gubernur saat
sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Daerah Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) provinsi Bengkulu tahun 2018 di
hotel Grage Hotel Bengkulu. Rabu pagi (21/3/18).
”Tentu pertemuan Rakor ini menjadi strategis sekali
terkait lintas sektor yang ada. Masing-masing OPD yang membidangi program
kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di masing-masing
kabupaten atau kota harus Pro Aktif dan punya data yang jelas,” ungkap Rohidin.
Rohidin menambahkan, SDM yang baik berjenjang secara
alternatif dari wilayah kampung KB baik di daerah kabupaten maupun kota di
provinsi yang harus dikoordinasikan oleh BKKBN. Dalam Rakor ini nantinya harus
mampu memunculkan pemetaan sumber daya yang terkait dengan program Kependudukan
dan Keluarga Berencana. Selain itu, sebutnya, adanya pemetaan masalah sehingga
dapat menganalisis kebutuhan seluruh sektor terhadap sumberdaya yang tersedia.
“Jika berhasil dipetakan dengan baik, maka pasti
muncul program kegiatan yang betul-betul operasional di masing-masing sektor
dan pasti terintegrasi,” tegasnya.
Untuk itu, dirinya berharap OPD yang membidangi
keluarga berencana di kabupaten/kota harus proaktif, memiliki database yang
jelas dan berbasis data serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Rakor 2018,
Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu mengangkat tema “Penguatan Integrasi Program
Lintas Sektor Di Kampung Kb Guna Mempercepat Terwujudnya Kualitas Sumber Daya
Manusia”. Selain Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, turut hadir pula
Sekretaris Utama BKKBN Noprijal,S.P M.A, segenap jajaran Forum koordinasi
Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu, Mitra kerja, Stakeholder, OPD 10
kabupaten/kota serta tamu undangan lainnya.
Sementara itu, kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu
Busmar Edisyaf, Sp. MM dalam sambutannya mengatakan, dalam upaya memastikan
seluruh arah dan kebijakan serta strategis yang disusun dapat terlaksana dengan
baik.
”Maka itu kita menyelenggarakan rapat koordinasi Daerah
program KKBPK tahun 2018 ini. Agar strategi yang disusun dapat berjalan dengan
terarah, efektif dan efisien serta terbentuknya komitmen untuk pernyataan
integrasi program lintas sektor kampung KB,” ujar Busmar.
Rakorda 2018 ini, diharapkan dapat membangun pengertian
dan komitmen para pemangku kepentingan (Stakeholder) dan mitra kerja tentang
progran KKBPK dalam rangka mencapai sasaran RKP 2018 serta meningkatkan
pemahaman tentang isu-isu strategis program KKBPK yang merupakan forum komitmen
dan kesepakatan bersama antara BKKBN, stakeholder dan mitra kerja dalam
mengevaluasi pelaksanaan program KKBPK selama satu tahun terakhir untuk
dievaluasi kembali.
“Dalam upaya memastikan seluruh arah dan kebijakan serta
strategi yang disusun dapat efektif dan efisien, serta adanya
komitmen untuk penguatan integrasi program lintas sektor kampung KB” tambah
Bustamar.
Sementara, Kepala BKKBN Pusat yang diwakili Sekretaris
Utama BKKBN pusat Novrizal mengatakan, pengendalian kemiskinan sangat
bergantung kepada angka kelahiran.
“Upaya pengendalian angka kemiskinan sangat bergantung
kepada angka kelahiran penduduk. Dengan menurunnya angka kelahiran maka dapat
menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Untuk itu perlu adanya dukungan semua
pihak,” pungkas Novrizal.(Frj)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar