BENGKULU, SH – Pemerintah
Provinsi Bengkulu sukses menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang),
kamis pagi (12/4/18) di Aula Hotel Grage Horizon Bengkulu. Musrenbang ini
dilaksanakan dalam rangka penyususunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) 2019 dengan engan tema Pengembangan Infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
RKPD merupakan
salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang juga diwajibkan oleh
undang-undang no 25 tahun 2004 kepada pemerintah daerah setempat untuk disusun
setiap tahunnya.
Dalam
Musrenbang kali ini dihadiri oleh Plt Gubernur Bengkulu, DPR RI, anggota DPD RI,
Bupati/Walikota se-Provinsi Bengkulu, Dirjen Keuangan Kemendagri RI, Deputi
Polhukam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Staf ahli Bidang Hukum dan
Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan RI, Kepala Pusat Perencanaan
Infrastruktur Kementerian PUPR RI, dan unsur Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu.
Kepala
Bappeda Provinsi Bengkulu Dra. Noni Yuliesti, MM, yang juga sekaligus Ketua
Panitia Musrenbang menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan Musrenbang
2018.
“Maksud dan
tujuan Musrenbang adalah harmonisasi dan singkronisasi program pemerintah
pusat, pemerintah Provinsi Bengkulu, dan Pemerintah kabupaten/kota. Kedua,
mendapatkan masukan dari seluruh stakeholder sebagai bahan penyempurnaan
rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD Provinsi Bengkulu 2019,” ujar Noni.
Terkait
Musrenbang dalam menyusun RKPD Provinsi Bengkulu 2019, Plt Gubernur Bengkulu
Rohidin Mersyah Menyampaikan bahwasanya ini adalah forum musyawarah pemangku
kepentingan yang membahas tugas dan tanggung jawab untuk bersama-sama membangun
Provinsi Bengkulu.
“Ini adalah
forum musyawarah pemangku kepentingan dalam menjalankan amanat undang-undang
sistem perencanaan pembangunan Nasional, diharapkan kedepannya Provinsi
Bengkulu terwujud sebuah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang inklusif,
yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka
kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan SDM Provinsi Bengkulu,” tegas
Rohidin.
Pada Musrenbang 2018, pemerintah provinsi menekankan
pada perencanaan pengembangan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis
untuk Pertumbuhan ekonomi yang Berkualitas.
Salah satu pengembangan infrastruktur strategis yang
menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Bengkulu yaitu pelabuhan Pulau Baai.
“Berdasarkan rencana induk
pengembangan pelabuhan Pelindo II, pelabuhan Pulai Baai sudah ditetapkan
sebagai Pilot Projec Nasional untuk dijadikan pelabuhan yang terintegrasi
dengan kawasan ekonomi khusus. Mudah mudahan awal Mei, bapak presiden akan
melaunching ketetapan dan finalisasi studi kelayakan yang diusulkan pihak
Pelindo, untuk menetapkan kawasan pelabuhan pulau Baai akan menjadi
kawasan ekonomi khusus yang mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan,”ujar
Rohidin.
Selain itu, dalam Musrenbang ini juga disampaikan
usulan pembangunan infrastruktur strategis lainnya, seperti pembuatan jalan
penghubung Lebong-Merangin, peningkatan kualitas jalan penghubung nasional dan
infrastruktur pengembangan bandara yang harus disinkronisasi dengan Bappenas.
Sementara itu, Deputi bidang politik, hukum dan
Hankam Bappenas RI Slamet Soedarsono mengatakan, apa yang disampaikan Plt
Gubernur Rohidin Mersyah sudah sejalan dengan tema dan prioritas nasional yaitu
pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas.
Ada enam proyek prioritas Provinsi Bengkulu dalam RKP
2019 diantaranya, peningkatan jalan Nakau-Kepahiang-Curup-Batas Sumsel,
peningkatan jalan simpang Taba Mulan – Simpang Nangka, preservasi jalan Manna-
Pd. Leban-Sp Pino-Batas Sumsel, peningkatan jalan Kota Bengkulu-Kabupaten
Bengkulu Selatan, pembangunan Air Baku Kabupaten Lebong, dan pengembangan
Bandar Udara Fatmawati Soekarno.
Selain infrastruktur strategis, Slamet mengingatkan
pentingnya pengembangan sektor unggulan Provinsi Bengkulu, seperti hasil
perkebunan kopi dan coklat serta pengembangan sektor pariwisata.
Dalam kesempatan ini, Plt Gubernur Bengkulu secara
langsung menyerahkan penghargaan kepada bupati yang dinilai telah berhasil
meningkatan pembangunan di daerahnya, yakni Bupati Bengkulu
Utara, Mian, Bupati Lebong, Rosjonsyah dan Bupati Mukomuko Choirul
Huda.
Musrenbang ini, dihadiri Dirjen Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri, Syarifudin, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan
Reformasi Perhubungan Kementerian Perhubungan Umar Haris, Kepada Pusat
Perencanaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Anggota DPD dan DPR RI Dapil
Provinsi Bengkulu, Bupati, unsur Forkopimda Provinsi dan Kepala OPD di
lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu.(frj)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar