Cahaya Perempuan WCC Minta Perda Perlindungan Anak Disegerakan

Direktur WCC Cahaya Perempuan Provinsi Bengkulu Tety Sumeri

BENGKULU, SH – Memperingati Hari Perempuan Internasional, Cahaya Perempuan WCC Provinsi Bengkulu memiliki banyak catatan dan masukan bagi pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menekan dan menghapus banyaknya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu. Bahkan dari catatan itu, Rumah dianggap tak lagi nyaman bagi insan didalamnya.

Hal ini bukan tanpa alasan, menurut Artety Sumeri, Direktur Eksekutif Cahaya Perempuan WCC Provinsi Bengkulu, KDRT/Kekerasan terhadap Istri merupakan kecenderungan tertinggi sebesar 26.84 % dari 231 kasus setiap tahun selain kekerasan seksual. Peristiwa KDRT yang dialami istri turut disertai kekerasan fisik dengan penganiayaan serius yang dapat berujung kematian.

Tak hanya itu, Cahaya Perempuan WCC pun mencatat tingginya cerai gugat istri terbanyak disebabkan oleh pertengkaran, ditinggal menikah, hingga kondisi ekonomi yang sulit.

“Dari data Pengadilan Tinggi Agama 2017, gugat cerai istri tahun 2017 mencapai 2.255 kasus. Sedangkan cerai talak sebanyak 888 kasus. Semua itu dimulai dari kondisi dan situasi rumah tangga yang terus diwarnai pertengkaran, meninggalkan istri karena menikah siri/diam-diam, kekerasan fisik, penelantaran ekonomi terkait dengan kawin di usia anak” kata Artety.

Karena itulah, ada 5 point penting yang menjadi catatan Cahaya Perempuan WCC untuk kemajuan daerah, salah satunya adalah mendesak agar DPRD Provinsi Bengkulu mengeluarkan perda tentang Perlindungan Anak.

Adapun catatan-catatan pekerjaan pemerintah daerah untuk diselesaikan menurut Cahaya Perempuan WCC Provinsi Bengkulu :

1.   Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu, secepatnya menyelesaikan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Perkawinan di Usia Anak di Provinsi Bengkulu.

2.   Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu,secepatnya menyelesaikan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Ketahanan Keluarga, sebagai landasan pemerintah dalam mewujudkan keluarga sehat terutama bagi anak perempuan, perempuan muda dan perempuan/istri.

3.   Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Bengkulu, menjadikan Pendidikan Seksual/Pendidikan Kesehatan Reproduksi yang Komprehensif sebagai materi ajar dalam muatan lokal untuk pencegahan kekerasan seksual dan perkawinan anak.

4.   Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu sudah seharusnya mengimplementasikan PERDA No. 2 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender sebagai landasan kerja pemerintah daerah dan stakeholder untuk menurunkan angka ketimpangan gender di Provinsi Bengkulu.

5.   DPRD Provinsi Bengkulu secepatnya menetapkan PERDA tentang Perlindungan Anak, sebagai landasan kerja pemerintah dan stakeholders untuk pencegahan kekerasan berbasis gender terhadap anak. (Frj)