Dugaan Pelanggaran Perjanjian Kredit di Bank Bengkulu

BENGKULU, SH – Manajemen Bank Bengkulu (BB) kini dihadapi pada persoalan ketidak percayaan nasabah atas pengelolaan bisnis yang mereka lakukan. Para nasabah yang notabene adalah para PNS di lingkungan Kabupaten/Kota dan Provinsi Bengkulu ini menuding ada dugaan pelanggaran kesepakatan yang dilakukan pihak manajemen BB dalam perjanjian kredit (PK) yang memicu munculnya perselisihan antara nasabah dan pihak bank.

Perselisihan antara nasabah dengan pihak BB ini sendiri sejatinya bukan hal baru. Sudah banyak keluhan yang disampaikan nasabah terkait dugaan pelanggaran PK tersebut. Terutama soal dikenakannya biaya amortisasi serta pengenaan pinalti untuk nasabah yang melakukan peminjaman kembali (top-up). Dimana biaya-biaya itu dibebankan kepada nasabah yang sejatinya tidak tercantum dalam PK.

Sebelumnya perselisihan itu sempat mencuat pada nasabah BB di kantor cabang Kepahiang. Kemudian baru-baru ini mencuat kembali di kantor BB Cabang Argamakmur. Ini setelah salah seorang PNS di Bengkulu Utara memprotes besarnya biaya pelunasan yang harus dikeluarkannya yang melebihi dari pinjaman pokok.

Tak hanya nasabah PNS, nasabah dari internal karyawan BB pun juga ikut merasakan dari pembebanan biaya yang tak tercantum dalam PK yang menjadi kebijakan dari manajemen BB itu. Seperti yang dialami oleh Abu (bukan nama sebenarnya) salah seorang mantan pegawai BB.

Abu mengatakan dikenakan biaya amortisasi atas pelunasan kredit yang dilakukannya. Besarannya mencapai Rp 37 juta. Namun karena pembebanan biaya itu tak tercantum dalam PK ia pun melayangkan protes kepada pihak manajemen. Dikarenakan apa yang dilakukannya itu benar, pihak manajemen BB pun memberikan potongan setengah dari beban yang dibayarkan.

Abu tak terima dengan penawaran itu. Ia tetap meminta pembebanan biaya tersebut dihapus total. Ia pun mengirimkan surat kepada OJK selaku lembaga pengawas bank atas perlakukan yang tak adil kepada dirinya.

Tak cukup sampai disana, Abu pun melaporkan hal tersebut ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang bermarkas di Jakarta untuk memediasi persengketaanya itu.

“Alhamdulillah singkat cerita, melalui mediasi yang dilakukan LAPSPI dengan manajemen BB berbuah manis dimana saya tidak harus dikenakan biaya armortisasi atas pelunasan kredit yang saya lakukan. Saya hanya dikenakan biaya pinalti atas pelunasan yang belum jatuh tempo karena itu sudah tercantum dalam PK,” terangnya.

Menurut Abu, apa yang dilakukannya ini bisa menjadi contoh bagi nasabah lain untuk memprotes jika ada pembebanan biaya amortisasi pelunasan kredit baik untuk peminjaman kembali maupun untuk sekedar melunasi semata. Apalagi jika hal itu tidak tercantum dalam PK yang telah ditandatangani antara pihak bank dengan kreditur.

“Kasihan dengan nasabah yang tak mengerti akan perbankan namun sudah terlanjur menyetujui pembayaran tersebut karena mungkin ‘terdesak’ atau ketidak tahuan mereka. Kepada pihak manajemen BB juga agar kiranya tidak memberikan beban pembiayaan kepada nasabah di luar PK hanya demi untuk mendongkrak laba,” sarannya.

Beredar kabar jika diduga banyak nasabah BB yang telah terlanjur menyetujui pembenan biaya tersebut karena mereka ‘terpaksa’ untuk melakukan peminjaman ulang atas kredit yang diajukan. Namun mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi.

Adanya pengenaan bunga dan pinalti atas pelunasan kredit untuk peminjaman ulang yang tak sesuai dengan PK juga sempat dialami oleh salah seorang nasabah BB dari PNS Kota Bengkulu berinisial S. Untungnya S menolak untuk melakukan peminjaman ulang itu karena beban biaya yang harus ia tanggung terlalu besar.

“Waktu itu sekitar bulan September 2017 saya menanyakan sisa kredit saya kepada BB. Didapat bahwa sisa kredit itu sekitar Rp 105 juta. Saya pun berencana untuk melakukan peminjaman kembali sebesar Rp 150 juta. Namun betapa kagetnya saat bulan berikutnya akan melakukan peminjaman ulang saya dikenakan biaya pelunasan yang begitu besar. Akhirnya saya mengurungkan rencana peminjaman itu,” terangnya.

Adapun pengenaan bunga dan pinalti itu tutur S yakni, beban bunga sebesar Rp 5.687.500 (5 kali dari beban bunga yang ia bayarkan tiap bulan) ditambah dengan biaya pinalti pelunasan sebesar Rp 10.311.779. Pengenaan bunga dan pinalti ini sendiri tidak tercantum dalam PK yang telah ditandatangani S sebelumnya.

“Di pasal 8 dalam PK yang saya tandatangani disebutkan bahwa debitur yang ingin melakukan pemimjaman kembali harus telah membayar cicilan bunga dan pokok selama 12 bulan. Pada bulan itu saya sudah melunasi pembayaran cicilan ke-19. Dalam pasal itu juga tidak ada sama sekali disebutkan adanya pengenaan bunga dan pinalti untuk debitur yang melakukan peminjaman ulang (top-up). Kalaupun ada pengenaan, hanya untuk debitur yang melunasi tanpa meminjam kembali. Sedangkan saat itu saya ingin melakukan to-up,” tambahnya.

Inilah kutipan salinan pasal 8 tentang percepatan pelunasan dalam PK antara S dengan BB. Dalam pasal itu tak menyebut adanya pembebanan biaya bunga dan pinalti untuk nasabah BB yang akan melakukan pelunasan untuk peminjaman baru (top-up).

Biaya-biaya yang ditimbulkan ini terang S menurut pengakuan pihak BB adalah kebijakan yang telah dibuat oleh manajemen BB. “Ini artinya ada dugaan pihak manajemen melakukan pembebanan biaya yang tak seharusnya dikenakan kepada nasabah tetapi dikenakan. Jelas ini sangat merugikan kami (nasabah, red),” jelasnya.

Sebagai nasabah PNS yang tak pernah telat membayar apalagi ingin pelunasan untuk menambah pinjaman bukan memindahkan pinjaman ke bank lain, S menyarankan tidak seharusnya dikenakan biaya yang memberatkan nasabah. Apalagi jelas-jelas hal itu tidak tercantum dalam PK.

“Dengan pola seperti ini banyak teman-teman saya yang tidak jadi melakukan top-up,” ujarnya.

// UU Perlindungan Konsumen

Sementara itu terkait adanya kebijakan baru yang dibuat manajemen BB yang dinilai merugikan nasabah, S mengatakan bahwa ada indikasi dugaan pelanggaran UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999. Terutama dalam pasal 18 ayat 1 huruf G yang dilakukan manajemen BB atas terbitnya kebijakan tersebut.

“Saya mau meminta pendapat para ahli hukum. Bahwa dari apa yang saya baca, saya menduga apa yang dilakukan manajemen BB terkait hal ini telah melanggar UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 terutama pada pasal 18 ayat 1 huruf G tentang ketentuan pencantuman klausula baku. Silahkan saja para penegak hukum melihat hal ini apakah ada kesesuaian atau tidak dengan polemik yang terjadi antara nasabah dengan manajemen BB,” katanya.

Dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan akan larangan bagi pihak perusahaan dalam mencantumkan klausal baku yang merugikan nasabah. “Nah klausal baku yang dibuat pihak manajemen BB ini jelas merugikan nasabah. Kalau tidak merugikan tidak mungkin banyak nasabah yang protes atas kebijakan ini,” terangnya.

Sementara itu pihak manajemen BB saat dikonfirmasi perihal ini belum memberi jawaban resmi. Menurut Plt Direktur Kepatuhan BB, Eksir bahwa pihaknya belum bisa memberi keterangan resmi karena masih menunggu Direktur Utama BB, Agus Salim yang masih dinas luar.

Eksir juga mengatakan bahwa terkait hal ini biasanya pihaknya akan memberi jawaban resmi melalui konferensi pers atau melalui surat resmi tertulis. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada surat resmi maupun jadwal pasti konferensi pers yang akan dilakukan terkait jawaban atau klarifikasi atas hal ini.

Namun santer beredar di kalangan internal BB bahwa pihak manajemen sudah berulang kali diingatkan untuk tidak membuat kebijakan yang berpotensi merugikan nasabah tersebut.

Menurut salah satu sumber dari internal BB yang  ingin namanya dirahasiakan menyebut, pihak direksi masih terus ngotot untuk memberlakukan kebijakan itu untuk mendongkrak laba yang sempat mengalami penurunan di tahun 2017 lalu.

“Ini efek dari penurunan laba tahun lalu sehingga pihak manajemen memberlakukan kebijakan tersebut yang akhirnya banyak merugikan nasabah. Tidak hanya nasabah PNS kami karyawan pun juga terkena imbas,” tutupnya. (frj)