Kadis ESDM Provinsi Bengkulu Diduga KKN

Iksanudin, Selaku Masyarakat Peduli Pembangunan Kaur

BENGKULU,SH - Masyarakat Peduli Pembangunan Kaur, Iksanudin didampingi Direktur Lembaga Peduli Hukum Bengkulu (LPHB), Achmad Tarmizi Gumay,SH.MH, diketahui Minggu (30/05/18) lalu telah resmi melaporkan PT. Rizki Putra Bersaudara (RPB) ke Polda Bengkulu.

Iksanudin mengatakan, pihaknya bersama masyarakat Padang Leban Kecamatan Padang Guci hilir Kabupaten Kaur terlebih dahulu telah melakukan kajian komprehensif  terhadap Instrumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh PT. RPB dan menuniukkan adanya mal administrasi dalam penerbitan instrument tersebut.

Diantaranya, pertama bahwa dalam persetujuan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batuan tidak berdasarkan kepada permohonan WIUP dan berita acara pemeriksaan wilayah IUP. PT. RPB juga dalam permohonan WIUP, PT. RPB mengajukan permohonan WIUP seluas 5 Ha, namun pada kenyataannya yang disetujui oleh Kepala Dinas (Kadis) ESDM Provinsi Bengkulu malah menjadi seluas 16,02 Ha.

Berdasarkan hal ini, dugaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh Kadis ESDM Provinsi Bengkulu beserta jajaran dalam penerbitan IUP bantuan PT.RPB pun akhirnya muncul. “Atas hal ini kami meyakini jika penerbitan WIUP, IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi PT. RPB semuanya cacat hukum dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Ditambahkan Iskanudin, dalam menerbitkan persetujuan IUP eksplorasi juga tidak berdasarkan ketentuan dalam persetujan WIUP yaitu pada angka 2 dan ketentuan pasal dengan pasal 32 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Minerba. Pada ketentuan pasal tersebut setelah WIUP disetujui maka menurutnya, badan usaha/koperasi/perorangan harus mengajukan IUP Eksplorasi kepada pemerintah paling lambat 5 hari kerja apabila hal tersebut tidak disampaikan maka WIUP dianggap gugur dan uang jaminan menjadi milik negara.

“Namun pada faktanya, PT. RPB mengajukan permohonan IUP eksplorasi batuan pada tanggal 17 Januari 2017 sedangkan persetujan WIUP pada tanggal 21 Desember 2016. Sehingga permohonan tersebut baru diajukan setelah 19 hari kerja. Apabila mengacu kepada ketentuan persetujuan WIUP angka 2 dan 4, saudara Khaerul (pimpinan PT. RPB – red) dianggap telah mengundurkan diri dan IUP eksplorasi tidak dapat disetujui oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, namun ternyata IUP Eksplorasi tersebut tetap terbit hingga kini,” jelas Iskanudin.

Dilanjutkan dia, atas beberapa kondisi tersebut, sehingga seluruh perizinan usaha pertambangan PT. RPB bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan kata lain cacat hukum dan harus batal demi hukum.

"Belum lagi bicara masalah izin lingkungan PT.RPB, keseluruhan dokumennya direkayasa oleh pemrakarsa dan harus batal demi hukum. Dokumen UKL/UPL PT. RPB cacat hukum namun tetap disetujui oleh pemerintah Kabupaten Kaur melalui rekomendasi UKL-UPL PT. RPB,” paparnya.

Menurutnya, cacat hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam penyusunan dokumen UKL-UPL, PT. RPB melampirkan nama tenaga ahli yang belum tersertifikasi. Pencantuman nama ahli tersebut dianggap Iskanudin sebagai tindak pidana pemalsuan karena ahli yang dicantumkan namanya dalam dokumen UKL-UPL PT. RPB tidak memenuhi syarat. Sehingga menurutnya seharusnya tidak dapat diterbitkan rekomendasi UKL-UPL untuk Persyaratan penerbitan Izin Lingkungan. “Namun pada kenyataannya Izin Lingkungan tetap dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur," tegas Iskanudin.

Selain itu, sambung Iskanudin, izin lingkungan PT. RPB semuanya palsu dan cacat hukum. Dalam izin lingkungan PT. RPB, luasan areal pertambangan seluas 5 Ha, sedangkan di dalam UKL-UPL dan dokumen WIUP, IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi PT. RPB luasan areal seluas 16 Ha. Menurutnya, luasan areal tersebut dirubah tanpa mencabut Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kaur, tetapi hanya merubah luas arealnya saja. Sementara, dalam konsadaran menimbang point 2 izin lingkungan yang luasannya 16 Ha tersebut tidak mengacu kepada nomor surat rekomendasi UKL-UPL PT. RPB sehingga SK Bupati Kaur tentang izin lingkungan PT. RPB juga harus batal demi hukum.

"Seharusnya SK Bupati Kaur tentang Izin Lingkungan PT. RPB tersebut yang luasannya tidak berdasarkan oleh Instrumen perizinan terkait, harusnya dicabut terlebih dahulu oleh Bupati Kaur. Bukan merubah luasannya saja sedangkan pada perubahan tersebut Pemerintah Kabupaten Kaur juga tetap salah karena tidak mengacu kepada nomor surat Rekomendasi UKL-UPL PT. RPB. Inilah yang memperkuat dugaan bahwa keseluruhan instrument PT. RPB cacat hukum dan batal demi hukum," pungkas Iskanudin.(pau)