Oleh:Yusrizal
Allba
Tinggal menghitung jam dan detik tahun 2017 akan berkahir,
dan selamat datang tahun 2018. Bila kita lihat kebelakang sejenak selama tahun
2017 bermacam masalah dan musibah yang menerpa di negeri ini, baik itu banjir,
bencana alam tanah longsor di beberapa daerah, terbakarnya hutan, gunung
meletus di Sumatera dan Jawa juga berbagai bencana lainnya yang berimbas kepada
masyarakat yang menjadi korban.
Yang paling
menarik pada tahun 2017, mahalnya harga cabe merah menembus harga Rp 100 lebih
perkg, begitu juga tingginya harga bawang dan kelangkaan garam ditingkat
pedagang. Ini tentunya ironis sekali, karena negeri ini sebagai Negara agraris
dan Negara maritime, semestinya itu tidak terjadi.
Masyarakat
di beberapa daerah juga berkelukesa ketersedian gas 3 kg yang sering hilang
baik di pangkalan maupun di warung, kalau pun ada di warung harganya mencapai
Rp 25 ribu/tabung. Kelangkaan tersebut dinsinyalir adanya oknum yang
menimbun maupun yang mengoplos gas 3kg ke gas 5 dan 12 kg. Gas 3 kg yang
semestinya untuk masyarakat tak mampu, ternyata digunakan rumah makan dan
restoran.
Pertengahan
tahun 2017 juga membuat hebo kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur
Jakarta, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Ratusan ribu umat Islam baik di
daerah maupun di Jakarta mendemo Ahok, lantaran Ahok mensitir Surat Almaida
dalam pidatonya di kepulauan seribu saat ia mengadakan suatu acara ketika itu.
Umat
muslim pun beransek tak terima. Akhirnya kasus itu masuk ke pengadilan.
Ahok disidang dan dianggap bersalah, akhirnya dipenjara.
Lain Ahok ,
lain lagi dengan Ketua DPRD Setia Novanto. Kasus yang dialami Setnov begitu ia
dipanggil, agak nyeleneh dan penuh sensasi. Bermula dari kasus ‘Papa Minta
Saham’ pada perusahaan Freefort yang membuat Presiden dan anggota
legislatif di Senayan gamang.
Setnov
sempat diberhentikan sebentar sebagai ketua DPRD RI terkait kasus itu, dan ia
pun menang di pradilan . Posisi Ketua DPR RI yang ketika itu digantikan
sementara oleh Ade Komarudin koleganya sendiri, diduduki kembali oleh Setnov.
Tak hanya
disitu, Setnov pun kembali tersandung kasus proyek pengadaan E-KPT, yang
menurut jaksa, Negara dirugikan Rp 2,3 triliun. Setnov pun pandai
acting, ketika mau dipanggil dan akan dimintai kesasksiannya di KPK, beragam
alasan dikemukannya.
Ketika akan
dijemput paksa, Setnov pun lagi-lagi membuat sensasi lantaran mobilnya menabrak
tiang listrik. Setelah memenuhi panggilan jaksa KPK, mantan Ketua DPRD itu lagi
–lagi tak bisa menjawab pertanyaan hakim.Terlalu !
Kasus ini
juga menyeret sejumlah nama nggota DPR RI dan pihak swasta yang
kecipratan uang hasil rampok tersebut. Kasus korupsi ‘berjemaah’ secara masif
dan tersetruktur itu, beberapa oknum yang terlibat telah divonis jaksa KPK.
Keberhasilan
Program Presiden Jokowi
Presiden
Joko Widodo punya target pembangunan jalan tol periode 2015-2019 sepanjang
1.000 km, pada akhir tahun 2017 akan selesai sepanjang 568 km. Tentunya kita
mendukung program dari pemerintah Jokowi yang menyelesaikan proyek jalan
tol mencapai 1.851 km pada tahun 2019.
Sebagai
komitmen pembangunan yang berorientasi Indonesia sentris, percepatan
pembangunan Tol Sumatera akan terus dipacu penyelesaiannya, yang juga telah
mulai terlihat hasil nyatanya. Dimana di penghujung 2017, Presiden Jokowi
telah meresmikan dua ruas tol Trans Sumatra. Ruas pertama tol
Palembang-Indralaya seksi I yaitu ruas Palembang-Pemulutan sepanjang 7,75
kilometer dan tol Medan-Binjai seksi 2 dan 3 sepanjang 10,46 km serta
Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi seksi 2-6 sepanjang 41,65 km.
Secara
keseluruhan Tol Trans Sumatera ini akan menghubungkan Bakauheni, Lampung hingga
Aceh di Utara Sumatera sepanjang 820 km, dengan total biaya investasi
sekitar Rp 100 triliun, dan ditargetkan akan dapat beroprasi pada 2019.
Selain tol,
pembangunan infrastruktur transportasi massal seperti mass rapid transit (MRT)
Jakarta serta light
rail transit (LRT) Jabodetabek dan Palembang juga terus
berlanjut, diproyeksikan tahun 2018/2019 sudah dapat dirasakan manfaatnya
dan menjadi kebanggaan bersama sebagai MRT dan LRT pertama di Indonesia
sekaligus sebagai momentum mengangkat citra Indonesia di dunia internasional.
Demikian
pula dengan pembangunan infrastruktur pelabuhan dalam menekan disparitas harga,
khususnya di wilayah timur Indonesia terus diuapayakan dengan
melakukan revitalisasi pelabuhan dan pembangunan pelabuhan baru.
Pembangunan
2 pelabuhan sebagai hub internasional barata dan timur Indonesia, yakni
Kuala Tanjung dan Bitung diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi regional
melalui berkembangnya aktivitas ekonomi ekspor impor. Disamping itu pembangunan
infrastruktur pelabuhandan berjalannya Program Tol Laut di luar Pulau Jawa,
yang menyasar daerah terpencil, terluar, dan terdepan, terbukti
telah berhasil menurunkan disparitas harga 20-40%.
Berbagai
langkah terobosan dalam percepatan pembangunan infrastruktur serta
manfaat nyata telah mulai dirasakan manfaatnya dalam mentransformasikan ekonomi
konsumtif menjadi produktif, meskipun harus jujur diakui outcome dari program percepatan belum
terlalu signifikan dalam mendongkrak perekonomian bangsa.
Hal ini
dikarenakan impact dari pembangunan infrastruktur
berdimensi jangka panjang, namun apresiasi perlu kita berikan
mengingat tahapan awal dalam mentransformasikan ekonomi Indonesia
fondasinya telah berhasil diletakkan. Dan secara bertahap telah mulai pula
dirasakan manfaat ekonomisnya, ditandai dengan meningkatnya daya saing
Indonesia pada 2017 dimana infrastruktur menjadi salah satu tolok ukur
peningkatan daya saing tersebut.
Nah untuk
Provinsi Bengkulu, kapan rel Kereta Api mulai dibangun ? Begitu juga kapan
realisasinya pembangunan jalan Tol Bengkulu ? Jawabnya tentu masih menunggu, ya
menunggu kapan!.
Rencana
pembangunan kereta api dari Lubuk Linggau-Bengkulu itu tercetus pada era
Gubernur Bengkulu, Hasan Zen, Gubernur Agusrin dan terus digaungkan oleh
Gubernur Junaidi Hamsyah, rencananya akan dimulai tahun 2018. Presiden
Jokowi pun membangun tol laut.
Pada tahun
2017, tidak hanya gamang dan membuat gaduh politik di tanah air, begitu Presiden
Joko Widodo menyikapi beberapa menterinya tak akur dengan kementerian lain. “
Ya wes , saya tak mau lagi ada kegaduhan antar menteri,” tegas Presiden Jokowi
di Jakarta dalam suatu acara di istana Negara.
Di sisi
lain, selama tahun 2017 Indonesia dinyatakan darurat narkoba. Kepala Bandan
Nasional Narkotika (BNN) pusat Budi Waseso dengan pasukannya terus menangkap
para gembong narkoba, baik dipusat maupun BNN di daerah.
Akibat
penyalagunaan narkoba, 40-50-an generasi muda di negeri ini setiap bulan mati
sia-sia. Barang haram yang masuk ke Indonesia ini, dipasok dari negeri Cina dan
negara lainnya. Surganya bagi gembong pemasok sabu ke Indonesia. Penguna
narkoba tak hanya di kalangan artis, juga para anggota dewan, aparat penegak
hukum, masyarakat sampai pelajar.
Menteri
Kelautan dan Perikanan Susi Puji Hastuti merupakan salah satu menteri dalam
Kabinet Kerja yang paling ngetop selama tahun 2017. Sudah ratusan kapal asing
yang mencuri ikan di perairan Indonesia diledakan dan ditengelamkan oleh Susi
bersama jajaran Pol Airud dan TNI .
Bagi Menteri
Susi tidak ada istilah ma’af bagi kapal asing yang mencuri dan menguras ikan di
laut Indonesia. Menteri yang memiliki Maskapai Susi Air ini juga hobi diving.
Walaupun ia menteri wanita, Susi dinilai berani dan tegas dalam menegakan
aturan bagi kapal-kapal asing mencuri ikan di perairan laut Indonesia.
Ganasnya
OTT, KPK Sempat Mau Dibubarkan
Kehadiran
Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) di negeri merupakan penegak hukum yang paling
ditakutkan bagi manusia-manusia korup di negeri ini. Tidak terkecuali mantan
menteri, anggota dewan baik pusat dan daerah, pengacara kondang, para gubernur,
bupati dan walikota, dan para kepala dinas di beberapa daerah pun terkena OTT
KPK.
Ganasnya OTT
yang dilakukan KPK mengungkap dan menangkap para pelaku korupsi yang
mengerogoti uang negara, mencuat kempermukaan akan membubarkan lembaga anti
rasua bentukan era Presiden Megawati Soekarno itu. Namun, elemen masyarakat
Indonesia masih percaya dan tetap mendukung KPK ada di republic ini.
Kita boleh
berbangga kepada KPK atas prestasinya dalam memerangi korupsi yang tidak
pandang pilih. Siapapun dia yang menyalagunaan wewenang dan menerima suap atau
fee dari kegiatan proyek. Termasuk kasus proyek E KTP yang menyeret Setia
Novanto dan koleganya seperti yang diungkap di atas.
Puluhan
kepala daerah, baik gubernur, bupati dan walikota dan anggota dewan pun terkena
OTT terkait kasus suap penerimaan fee dari berbagai proyek APBN dan APBD,
termasuk kasus lain yang dilakukan kepala daerah ‘berselingkuh’ dengan
dewan untuk pengesahan APBD Tahun 2017.
KPK juga
melakukan OTT di lembaga peradilan seperti oknum para hakim, panitera dan
jaksa yang menerima suap atas perkara yang mereka tangani.
Bengkulu
Berduka
Di tingkat
daerah, kasus OTT menghebohkan masyarakat Bengkulu beberapa bulan lalu,
dengan tertangkapnya Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya di
kediaman pribadinya oleh KPK terkait suap fee proyek infrastruktur senilai Rp 1
miliar. Ini merupakan catatan pahit bagi Ridwan Mukti dan keluarganya pada
tahun 2017.
Ridwan Mukti
yang disapa RM, atas kejadian yang menimpa dirinya tentu punya beban moral.
Kenapa demikian ? RM usai dilantik beberapa bulan menjadi gubernur, ia
mendeklarasikan penandatangan fakta integritas terhadap ribuan pejabat
dijajaran Pemprov Bengkulu.
RM yang
memprakarsai jangan sampai ada pejabat dilingkungan Pemprov Bengkulu yang
melakukan korupsi. Ia juga mengatakan, kalau dulu Bengkulu ini banyak ‘buayo’
kalau kini buayo galo.
Selain itu,
RM minta para pejabat tidak melakukan korupsi, bisnis dan lainnya yang melekat
pada jabatan sebagai PNS (ASN-kini). Penandatanganan faktaintegritas itu
dihadiri Ketua KPK, Ketua BNN pusat, Ketua Ombudsman RI dan mantan Ketua
MK Mafud MD. Masyarakat Bengkulu pun sangat menyesalkan atas kejadian yang
menimpa mantan Bupati Musirawas itu.
Nasib yang
sama juga dialami mantan Gubernur Junaidi Hamsyah kala itu. Bedanya kasus
Junaidi tidak terkena OTT, melainkan terseret kasus SK. Z 17 yang
dikeluarkannya tentang pembagian honorium di RSUD M. Yunus. Dalam beberapakali
sidang, ia pun dinyatakan bersalah oleh hakim atas kebijakannya melanggar
aturan.
Kita
berharap pada tahun 2018 akan lebih baik lagi dari tahun 2017. Melalui
tulisan saya yang sangat sederhana ini mungkin terdapat kekurangan disana sini
mohon kiranya kritik dan sarannya.
(penulis Yusrizal
Allba Pemerhati Pers di Bengkulu pemerhati Pers)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar