Oleh : Yoka Pradana
Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) langsung diyakini sebagai proses demokrasi sesungguhnya, karena dari
proses tersebut diharapkan lahir pemimpin yang memiliki legitimasi yang kuat di
tengah masyarakat di daerah. Regulasi yang berlaku pada Pilkada mengharuskan
setiap calon kepala daerah yang ingin menduduki jabatan sebagai Kepala Daerah
harus meraup suara pemilih terbanyak dalam helatan Pilkada. Mendulang suara
terbanyak tentu adalah suatu keharusan dan salah satu strateginya adalah
memahami perilaku pemilih di wilayah berlangsungya pilkada.
Memahami karakter pemilih menjadi landasan kuat bagi
penyelenggara pemilu untuk melakukan sosialisasi yang tepat, guna menciptakan
pemilih berkualitas. Bagi masyarakat yang memiliki hak suara, mengerti perilaku
memilih dapat menjadi evaluasi atas partisipasi politiknya selama ini, kedepan
diharapkan dapat menjadi pemilih cerdas.
Guna memahami perilaku memilih, para pakar
telah mencetuskan berbagai pendekatan teoritis. Pendekatan The Columbia Study, The
Michigan Model, dan Rational Choice (Bartels,2012; Roth,2008)
merupakan tinjauan konseptual yang sering digunakan. Ketiga pendekatan tersebut
lebih dikenal dengan istilah Sosiologis, Psikologis dan Rasional. Pendekatan
sosiologis yakni pendekatan yang diklasifikasikan dalam sentimen identitas
seperti suku, agama, ras dan antar golongan. Psikologis pendekatan yang
cenderung menilai dari kedekatan psikologi dan pilihan rasional merupakan tipe
pemilih yang cenderung melihat rekam jejak dan kinerja kandidat.
Tulisan ini akan memberikan ulasan peta
perilaku memilih di Kota Bengkulu, mengingat dalam waktu dekat Bengkulu
merupakan salah satu daerah yang akan menggelar pilkada serentak tahun 2018.
Analisis kami akan meninjau fenomena politik secara umum yang terjadi dalam
beberapa waktu belakangan. Selanjutnya dikombinasikan dengan hasil-hasil
studi-studi penelitian di daerah lain sebagai data pembanding maupun pendukung.
Mencatat melalui angka statistik mungkin merupakan hal mutlak dalam memberikan
ukuran pemetaan. Namun, mendeskripsikan secara naratif tidak kalah menarik
untuk menjelaskan fenomena dilapangan secara mendalam yang selama ini mungkin
luput dari pandangan.
// Identitas Etnik
Indonesia merupakan negara yang tersusun dari struktur
masyarakat yang multi etnis, sehingga perbedaan kerap kali menjadi momok dalam
sendi kehidupan berbangsa tak terkecuali dalam kegiatan berdemokrasi. Studi
Tanasaldy (200:461) yang berjudul “Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat”
mengeksplorasi bagaiman dominannya politik berbasis Etnis di Kalimantan Barat
sebelum dan pasca Orde Baru.
Pertarungan antara kedua etnis yakni suku Dayak dan
Melayu menjadi dua kekuatan politik terbesar di Kalimantan Barat. Sentimen
etnis terus dihembuskan oleh elite dan terbukti mempunyai peran penting dalam
perpolitikakan Kalimantan Barat. Dalam tulisan ini disebutkan bahwa sebagian
besar orang Dayak menginginkan adanya representasi lebih besar dalam birokrasi,
sedangkan orang Melayu menginginkan terlibat didalam internal birokrasi.
Dalam konteks pemilihan Walikota hasil studi penelitian
Indra Kesuma Nasution (2014) tentang partisipasi politik pada pemilihan
walikota Medan tahun 2010 menemukan kejadian yang serupa, yakni terdapat
persepsi di kalangan masyarakat kota Medan bahwa walikota yang berasal dari
komunitas etnis yang sama akan memberi banyak manfaat dan pertarungan pemilihan
walikota menjadi sebuah pertarungan etnisitas. Tidak hanya dua penelitian
tersebut yang menjelaskan tentang fenomena etnisitas dalam ranah politik lokal,
masih banyak fenomena-fenomen lain yang kerap terjadi. Artinya pemilih berdasar
etnis di beberapa wilayah dan dalam situasi tertentu masih saja terjadi dalam
perhelatan politik lokal.
Kota Bengkulu tidak ubahnya seperti nusantara
tersusun dari struktur masyarakat yang heterogen termasuk dari struktus
kesukuan masyarakat yang multi etnis. Geliat komunikasi politik dalam waktu
belakangan di Kota Bengkulu mulai menampilkan simbol-simbol etnisitas dalam
berdemokrasi. Munculnya berbagai perkumpulan atas nama etnis tertentu, serta
dimunculkan tokoh-tokoh yang seolah representasi etnis merupakan bukti bahwa
geliat politik berbasis identitas etnis mulai muncul. Munculnya hal ini bukan
tanpa sebab, para elit dan tim mungkin saja sudah mencium masih adanya tipe
pemilih yang mengedepankan kedekatan etnis dalam menjatuhkan pilihan dalam
pilwakot yang akan digelar nanti, sehingga moment ini coba untuk dimanfaatkan.
// Money Politic
Masalah yang sampai hari ini belum kunjung
selesai dalam sistem demokrasi Indonesia adalah “money politik”. Beberapa laporan penelitian dan
pemberitaan dalam Pilkada menunjukkan adanya indikasi bahwa perhelatan Pilkada
hampir tidak luput dari kecurangan politik uang. Kesulitan ekonomi,
ketidakpuasan kinerja kandidat yang menjabat, sampai pada rendahnya pengetahuan
dan kesadaran politik merupakan faktor menguatnya praktik-politik uang dalam
helatan pilkada.
Dugaan terjadinya praktik politik uang juga
kerap terjadi dalam pesta demokrasi di Bengkulu. Kami mengumpulkan setidaknya
ada beberapa laporan pemberitaan yang berkaitan dengan “politik uang”
dalam pesta demokrasi lokal di Bengkulu. Diantaranya “8 Calon Bupati Bengkulu
Dilaporkan Dugaan Politik Uang”(liputan6.com, 2015)”, “Panwaslu Bengkulu temukan kasus
politik uang Pilkada” (www.antarabengkulu.com, 2015) dan
“Politik Uang Membayangi Pilbub
Benteng” (harianrakyatbengkulu.com, 2016). Pemberitaan ini
menjadi sinyal kuat bahwa salah satu tipikal pemilih di Bengkulu adalah pemilih
berdasarkan uang. Sehingga sering terdengar istilah yang beredar ditengah
masyarakat “siapo pun yang jadi samo bae,
aku pasti cak inilah jugo, siapo yang ngasih duit paling banyak itulah yang
bakal ku pilih”.
// Party Id (Identitas Partai)
Studi penelitian Haryanto (2014) menganalisis perilaku
memilih pada Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2013 menemukan
pemilih cenderung melakukan pilihan dengan mengidentifikasikan diri dengan
partai, kemudian menentukan pilihan kandidat yang diusung oleh partai. Hasil
penelitian ini menjadi antitesis tren penelitian analisis perilaku pemilih
dalam perhelatan politik lokal.
Selama ini, hasil-hasil laporan penelitian
menunjukkan bahwa pemilih cenderung memilih berdasarkan proximity (kedekatan
etnis, kedekatan daerah, atau kedekatan lainnya). Party ID (Identitas
Partai) merupakan tipe pemilih dengan mengidentifikasikan diri kepada partai
tertentu, tidak berlebihan jika menilik tipe pemilih yang semacam ini dengan
berkaca dari hasil pemilu tahun 2014 secara nasional, elektabilitas partai saat
ini, dan hasil Pemilu di level Kota Bengkulu sendiri.
Berdasarkan hasil Pemilu pada tahun 2014 PDIP dan Golkar
yang notabennya sebagai “partai lama” dan “berpengalaman” mencatatkan diri
sebagai pemenang pemilu. Selain itu, berdasarkan beberapa hasil lembaga survey
seperti (SMRC) dan Polmark pada tahun 2017 menempatkan kedua partai ini
sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi dibanding Partai politik lainnya.
Banyak kalangan berpandangan bahwa kedua partai tersebut memiliki identitas
yang kuat di kalangan pendukung dan simpatisannya.
PDI dengan ideologi nasionalis terkenal
sebagai partai wong
cilik, Golkar sebagai partai penguasa Orde Baru disinyalir
sebagai partai pembangunan, sehingga memiliki identitas kuat pada “kalangan
tua” yang mengelukan keberhasilan pembangunan di negeri ini hasil kinerja Orde
Baru. Namun, jika berkaca dari hasil pemilu untuk DPRD kota Bengkulu kedua
partai ini bukanlah penguasa. PDI bahkan hanya menduduki 1 kursi, sedangkan
Golkar dengan 3 kursi. Bandingkan dengan partai yang notabennya baru dan hasil
survey mengenai elektabilitasnya selalu menguntit dibelakang kedua partai
berpengalaman ini adalah Nasdem dan Gerindra dengan masing-masing 5 kursi di
DPR, agaknya perlu diperhitungkan.
PAN dan PKS bukan partai pemenang pemilu,
elektabilitas secara nasional juga tidak begitu mencolok. Namun, untuk tataran
kota Bengkulu patut diperhitungkan. Partai Amanat Nasional misalkan dua periode
berturut-turut menjadi pengusung utama kandidat Walikota Bengkulu dan berhasil
menang. Begitupun dengan PKS yang berlabel partai “dakwah” dengan
jaringan politik “halaqoh” memilki
simpatisan yang militan dari berbagai kalangan, hampir dalam setiap
perhelatan pilkada di Bengkulu selalu muncul tokoh-tokoh partainya yang siap
bersaing. Tanpa mengkerdilkan partai politik lainnya, fenomena ini dapat
diartikan bahwa pemilih berdasarkan party
id dalam Pilwakot kemungkinan akan muncul.
// Pemilih Rasional
Kehidupan demokrasi yang sehat tentu
mengharapkan pemilih rasional sebagai penentu kemenangan dalam pesta demokrasi,
tak terkecuali bagi pilkada. Pemilih dengan jenis ini merupakan tipe pemilih
yang lebih memandang penyelesaian masalah di ruang publik dibanding dengan
kedekatan proximity atau
ideologi tertentu. Pandangan pemilih rasional lebih didasarkan pada rekam
jejak, program kerja yang ditawarkan, serta ukuran kemampuan untuk melaksanakan
program kerja tersebut.
Secara umum pemilih rasional biasanya
ditempati oleh kalangan yang berpendidikan, kondisi ekonomi dan pengetahuan
serta kesadaran politik yang baik. Tingkat pendidikan masyarakat Bengkulu
secara umum tergolong masih rendah dibanding daerah lain. Bisa saja secara
pengetahuan dan kesadaran politik juga rendah. Namun, pada Oktober 2017 reales BPS
menyebut bahwa Kota Bengkulu mengalami Deflasi sebesar
-0,12% ditengah daerah lain mengalami Inflasi,
jika kondisi ini berimbas pada kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat maka
bisa saja akan memuncul pemilih yang rasional walau tingkat pendidikan rendah,
namun kesejahteraan baik.
Kami meyakini semua masyarakat Kota Bengkulu menginginkan
proses demokrasi yang “sehat” sehingga melahirkan pemimpin yang berintegritas.
Inti dari Integritas yakni pembicaraan, perbuatan dan kinerja menjadi satu
kesatuan sehingga akan mengedapankan kepentingan publik untuk kemajuan kota
Bengkulu.
Proses demokrasi yang sehat salah satu
indikatornya dengan hadirnya pemilih yang berkualitas. Masyarakat Kota Bengkulu
jika dilihat dari demografinya merupakan masyarakat perkotaan yang kita percaya
bahwa secara pengetahun Politik cenderung lebih maju karena arus dan akses
informasi yang mumpuni. Pengetahuan hendaknya diimbangi dengan kesadaran,
pemilih hendaknya mulai menanamkan mindset bahwa
proses demokrasi tidak hanya memerlukan pengetahuan akan tetapi kesadaran dalam
berdemokrasi.*** (Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Magister Komunikasi
Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar