Jangan Tergiur Biaya Umrah Murah

// Kemenag Tetapkan Biaya Referensi Umrah Rp 20 Juta

Ilustrasi.(doc:net)

BENGKULU, SH – Umrah kini tak hanya sebagai sebuah aktivitas ibadah bagi kaum muslim. Lamanya ‘antrean’ untuk masuk dalam daftar kuota haji, membuat ibadah umrah menjadi alternatif utama untuk menjalankan ibadah.

Tak heran juga jika umrah kini telah menjadi bagian dari gaya hidup. “Tak perlu harus kaya untuk berangkat ke tanah suci,” tandas Zaidil (60) warga Kelurahan Pagar Dewa yang sangat sedang mempersiapkan dana untuk berangkat umrah.

Tren umrah inilah yang membuat ibadah ini kini menjadi ladang bisnis biro-biro perjalanan. Tawaran paket perjalanan ibadah murah membuat banyak masyarakat yang tergiur dan akhir tertipu.

Sama dengan perasaan masyarakat lainnya, Zaidil pun mengaku takut jika uang dari hasil peras otot yang ia kumpulkan selama ini tak membuatnya bisa berangkat ke tanah suci lantaran tertipu biro travel bodong. Berseliwerannya berita terkait pengungkapan travel umrah bodong membuat ia makin khawatir.

Pemerintahpun turun tangang, melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi (BPIU Referensi) sebesar Rp 20juta. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No 221 tahun 2018 tentang BPIU Referensi.

“KMA BPIU Referensi sudah terbit per 13 April 2018. Kini sudah ada BPIU Referensi sebesar Rp20juta,” terang Direktur Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim di Jakarta, Selasa (17/04/18).

Menurut Arfi, BPIU Referensi akan menjadi pedoman Kemenag dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Pengawasan yang dilakukan utamanya terkait layanan yang diberikan kepada jemaah umrah yang harus memenuhi standar pelayanan minimal.

“BPIU Refenresi menjadi pedoman pengawasan, klarifikasi, sekaligus investigasi terkait harga paket umrah yang ditawarkan PPIU,” ujarnya.

Bagi PPIU, BPIU Referensi juga bisa digunakan sebagai acuan dalam menetapkan harga paket sesuai standar pelayanan minimal. Sebab, PPIU dalam menetapkan biaya umrah memang harus sesuai standar pelayanan minimal.

“Bagi masyarakat, BPIU Referensi berguna sebagai acuan dalam menimbang harga paket yang ditawarkan PPIU,” tambahnya.

Biaya referensi ini, lanjut  Arfi, dihitung berdasarkan standar pelayanan minimal jemaah umrah di Tanah Air, dalam perjalanan, selama di Arab Saudi. Untuk transportasi, dihitung dari Bandara Soekarno Hatta ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Bandara Soekarno Hatta.

“BPIU Referensi bukan biaya minimal. Jika ada PPIU yang menetapkan BPIU di bawah besaran BPIU Referensi, maka dia wajib melaporkan secara tertulis kepada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah,” jelasnya.

“Laporan dilakukan sebelum penjualan tiket umrah kepada jemaah dengan memberikan penjelasan rinci terkait transportasi, akomodari, bimbingan, kesehatan, perlindungan, dan administrasi,” lanjutnya.

Arfi menegaskan, terbitnya KMA BPIU Referensi ini akan menjadi pedoman dasar Kemenag dalam melakukan pengawasan kepada PPIU. BPIU Referensi ini juga akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Sipatuh) yang sedang dikembangkan Kemenag.

“Kami minta kepada seluruh Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kab/Kota untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap harga dan paket yang ditawarkan PPIU dengan mempedomani KMA ini,” tandasnya.

Semoga dengan adanya BPIU Referensi ini akan semakin mengurangi ‘tangan-tangan’ nakal di bisnis perjalanan umrah.(frj)