Warga Miskin Bengkulu Disubsidi Melalui APBD

Plt Gubernur dan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI serta Kepala Dinsos Provinsi Bengkulu menerima cendera mata

BENGKULU, SH – Guna menekan angka kemiskinan yang masih tinggi di Provinsi Bengkulu ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah akan merancang program bersama dengan Bupati dan Walikota. Program tersebut berupa subsidi dana yang dialokasikan melalui APBD provinsi, kabupaten dan kota.

Dimana, menurutnya, angka kemiskinan yang ada saat ini diukur berdasarkan belanja perkapita perbulan masyarakat yang harus diatas Rp. 300 ribu. Artinya jika masih ada masyarakat yang berpenghasilan perkapitanya kurang dari Rp. 300 ribu, maka harus dibantu oleh pemeritah.

 “Dan jika belanja perkapita masyarakat perbulan dibawah angka Rp 300 ribu,  maka saya akan merancang agar kekurangan tersebut dapat disubsidi melalui alokasi APBD provinsi bersama kabupetan/kota,” tutur Rohidin Mersyah, selepas acara  kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Pemantapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan, di salah satu Hotel Kota Bengkulu, Jumat pagi (9/3/18).

Oleh sebab itu, dirinya akan bekerjasama dengan bupati dan walikota untuk merancang regulasinya dan akan merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub).

Rencana tersebut, kata Rohidin lagi, akan disepakati dengan kemampuan keuangan daerah, berapa APBD yang teralokasi untuk hal itu dan berapa target penurunan angka kemiskinan yang disepakati.

Dengan begitu dirinya optimis dapat mengobati penyakit kemiskinan yang melanda Provinsi Bengkulu dengan senjata ampuh yang akan dirancang tersebut.

“Jadi ini suatu program yang kita rancang untuk dapat langsung ‘menembak’ penyakitnya,” tambahnya.

Lebih jauh dijelaskannya, dalam prakteknya nanti, seluruh program yang diberikan oleh pemerintah bagi warga miskin seperti Rastra, KIP maupun KIS, jika ditotalkan masih didapati kekurangan dari angka belanja perkapita perbulan sebesar Rp. 300 ribu tersebut, maka sisanya akan disubsidi melalui APBD daerah.

 “Nanti yang menentukan target penurunan bukan saya, tapi yang menentukan kemauan dari kabupaten/kota. Jika kabupaten kota dapat berhasil menurunkan angka kemiskinan daerahnya, pasti akumulasi Bengkulu menjadi turun. Baru nanti share, misalnya, apa 30 persen provinsi dan 70 persen kabuapten/kota. Dan ini baru kita rancang,” kata Rohidin lagi.

Untuk itu dirinya dalam waktu dekat akan segera melakukan pembahasan bersama Bapeda, Biro Ekonomi serta Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten dan kota guna merancang strategi tersebut.

“Sehingga dana tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya berupa kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan,” pungkasnya.

“Saya pikir ini langsung efektif dirasakan oleh masyarakat miskin,” tambahnya.

Disisi lainya, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI Andi ZA Dulung  sangat mendukung dan mengapresiasi ide Plt Gubernur tersebut dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu ini, melalui bantuan alokasi APBD daerah.

“Kalau ide gubernur itu bagus, kalau memang ingin menambah bantuan tersebut melalui APBD daerah dalam rangka mempercepat kemiskinan itu hilang, itu luar biasa,” kata Andi ZA Dulung.

Namun yang terpenting, menurutnya, adanya validasi data warga miskin yang akurat dan tercatat, sehingga penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin dapat tepat sasaran.

“Kalau data bagus dan tepat sasaran, sayaa yakin angka kemiskinan tersebut dapat cepat menurun. Tolong betul TKSK mendata secara valid masyarakat calon penerima program pemerintah seperti Rastra dan PKH, agar data tersebut valid dan ada,” tutupnya.(frj)