Tolak Kenaikan BBM, KMMI Demo DPRD

Aksi tolak BBM didepan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu. (Doc:Pau)

BENGKULU, SH - Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi Pertalite sebesar Rp. 200 yang dilakukan oleh pemerintah pusat, mendapatkan respon yang kurang baik oleh masyarakat pada umumnya, hal ini membuat masyarakat menengah kebawah semakin sulit, Rabu siang (04/04/18).

Massa KAMMI yang melakukan aksi protesnya di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, menurut Koordinator Lapangan aksi, bahwa kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM jenis Pertalite telah membuat masyarakat kecil menengah semakin Sulit.

“Seharusnya pemerintah bisa menemukan solusi yang tepat, dengan menaikkan harga BBM Pertalite itu semakin membuat masyarakat kecil menengah semakin sulit,"jelas khoiril ikhsan.

Menteri ESDM harus langsung turun kelapangan, pada saat ini banyak sekali SPBU yang sudah tidak melayani pengisian BBM subsidi, bahkan sering sekali BBM subsidi itu kosong, sehingga hal ini mendorong masyarakat kecil menengah untuk menggunakan BBM nonsubsidi Pertalite.

“Coba Pemerintah cek langsung kelapangan, bahwa pada SPBU pada saat ini, banyak sekali BBM bersubsidi itu tidak ada, hal ini mendorong agar masyarakat kecil menengah juga menggunakan BBM nonsubsidi, akan tetapi jika Pertalite terus naik seperti ini, bukankah semakin membuat masyarakat susah,”tambahnya.

Untuk diketahui, langkah pemerintah yang mengurangi pasokan BBM subsidi ini, pasti akan mendorong masyarakat untuk menggunakan BBM nonsubsidi, oleh karena itu kami minta kepada DPRD Provinsi Bengkulu, untuk melakukan perundingan kepada pemerintah untuk menekan harga BBM.

“Pengurangan pasokan BBM subsidi, akan membuat masyarakat menggunakan BBM nonsubsidi, namun jika BBM nonsubsidi terus mengalami kenaikan maka rakyat semakin susah, dan kami minta agar para anggota dewan bisa menyikapi ini," tambahnya.

Disisi lain, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Sri Rezeki mengatakan, bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi ini adalah keputusan pemerintah pusat, dan DPRD Provinsi tidak berhak untuk mengatur kebijakan pemerintah pusat.

“Hal ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, dan kita tidak berhak untuk mengatur kebijakan pusat, ini merupakan tugas DPR RI, dan semoga para wakil rakyat yang dipusat dapat mengambil langkah tepat,"terang Sri Rezeki.

Sri Rezeki selaku anggota Dewan Provinsi berjanji secepatnya akan segera ke Jakarta untuk bertemu dengan pemerintah pusat dan akan menyampaikan aspirasi dari masyarakat Bengkulu.

“Saya akan segera menuju Jakarta, akan saya sampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat, sehingga aspirasi masyarakat ini dapat didengar oleh presiden," pungkasnya.

.

4 petikan yang tertulis tuntutan massa dalam aksi tersebut. (Doc:Pau)

Ada juga 4 petikan yang tertulis tuntutan massa dalam aksi tersebut: Menuntut pemerintah menjamin ketersediaan BBM bersubsidi untuk masyarakat miski, Menuntut pemerintah mengambil alih pengaturan harga BB, Menolak kenaikan harga BBM yang menyengsarakan rakyat dan, Mendesak DPRD Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan dan memperjuangkan tuntutan masyarakat ke pemerintah pusat tentang kenaikan BBM.(pau)