DPRD Minta Realisasi Apbd Dipercepat

Ketua Komisi III DPRD Provinsi, Jonaidi

BENGKULU, SH - DPRD Provinsi Bengkulu menilai kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu, terutama dalam realisasi pembangunan bidang infrastruktur yang telah dialokasikan dalam APBD tahun ini tidak maksimal. Memasuki pertengahan Maret 2018, belum juga ada gerakan pembangunan dan waktu terkesan terbuang sia-sia.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi, Jonaidi mengatakan, pihaknya mempertanyakan kinerja pemerintah provinsi Bengkulu yang dinilai tak kunjung bergerak hingga saat ini, padahal sudah beberapa wkatu terlewati sejak APBD di sahkan.

"APBD tahun 2018 sudah disahkan sejak November tahun 2017 lalu. Sayangnya 2 bulan di tahun 2018 yang sudah berjalan, sama sekali tidak terlihat gerakan pembangunan," ujar Jonaidi Senin siang (13/3/18).

Bukan hanya kegiatan terutama bidang infrastruktur, tayang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) juga belum ada. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi DPRD provinsi Bengkulu terkait pelaksanaan kegiatan yang sudah dianggarkan di APBD.

"Hingga saat ini saja belum ditayagkan UPL sehingga kami cukup bertanya-tanya kenapa bisa begini," sanbung Jonaidi.

Alokasi dana dalam APBD untuk pembangunan infrastruktur terbesar itu, diantaranya untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang merupakan mitra Komisi III.

"Dari koordinasi kami sejauh ini sudah siap mulai. Apalagi untuk tahap perencanaan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Artinya tidak ada lagi persoalan," lanjut Jonaidi.

Namun dirinya menerangkan, semuanya kembali lagi ke Pelaksana tugas (Plt) Gubernur dan Sekda Provins yang diminta tegas dalam menyikapi masalah yang terjadi sekarang termasuk dengan belum melakukan lelang lantaran personil ULP juga belum rampung.

"Jangan dibiarkan berlarut-larut, kalau bis akita realisasikan secepat mungkin aplagi terkait infrastruktur untuk masyarakat," tutur Jonaidi.

Jonaidi juga mengharapkan, tidak ada lagi penundaan dan segera menyikapi masalah tersebut, khususnya pembangunan infrastruktur bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Pihaknya juga mengimbau jangan sampai di Juni nanti belum mengajukan pencairan.

"Bisa-bisa DAK untuk Provinsi Bengkulu bisa kembali berkurang seperti tahun-tahun sebelumnya karena lambannya realisasi," tutup Jonaidi.(Frj)