Minimnya Serapan Anggaran 2018, Dewan Soroti Kinerja OPD

Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto.

BENGKULU, SH -  Minimnya serapan anggaran dalam APBD Provinsi Bengkulu tahun 2018 ini mendapat sorotan dari anggota dewan. Para wakil rakyat ini mempertanyakan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lambat dalam menjalankan program kerjanya.

Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto mengatakan, minimnya serapan anggaran ini akan berdampak pada penurunan perputaran ekonomi di Provinsi Bengkulu.

“Dengan tegas saya katakan, minimnya serapan APBD 2018 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu,” ujar Suahrto, Senin pagi (26/11/18).

Suharto menambahkan, hingga per 31 Oktober 2018, serapan anggaran baru mencapai 55%. Kondisi ini membuat pengerjaan sejumlah proyek pembangunan di Provinsi Bengkulu terksean berkejar-kejaran dengan waktu. Mengingat sudah masuk akhir tahun.

“Itu data laporan yang kami terima per 31 Oktober. Untuk perkembangannya hingga saat ini masih belum ada laporan lagi,” terangnya.

Suharto mengakui adanya upaya dari OPD walau di tengah waktu yang mepet. Ada satu cara untuk meminimalisir kejadian minimnya serapan APBD yakni dengan cara marathon.

“OPD harus bersinergi dengan sejumlah stakeholder dalam upaya mengebut serapan anggaran,” tambahnya.

Sementara itu Waka I DPRD Provinsi Bengkulu, Edison Simbolon mengatakan, banyaknya proyek yang gagal lelang menjadi penyebab minimnya serapan anggaran tahun ini.

“Untuk hasil pastinya kita belum tahu, tapi hasil dari pengamatan kita ada sejumlah proyek yang tidak bisa dilelang atau gagal lelang. Kondisi ini diprediksi akan banyak Silpa anggaran pada tahun ini,” tutupnya.(frj)