OJK Rilis Aturan Baru Regulasi Pembiayaan

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Provinsi Bengkulu Yan Syafri.

BENGKULU, SH – Adanya rencana OJK merilis aturan baru yang akan memberikan kelonggaran bagi perusahaan pembiayaan, diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri pembiayaan. 

Dengan adanya berbagai relaksasi yang bakal diberikan regulator melalui peraturan baru yang akan segera diterbitkan, banyak kalangan mengaku optimistis target pertumbuhan pembiayaan yang dipatok pada kisaran 7%-10% pada tahun ini bisa tercapai.

“Kami menyambut baik, beberapa poin penting yang akan dimuat dalam peraturan itu kami nilai lebih memudahkan perusahaan pembiayaan, dan model bisnisnya menjadi lebih efisien,” kata Didi salah seorang manajer area pembiayaan leasing Bengkulu-Lampung. 

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Provinsi Bengkulu Yan Syafri mengatakan, pihaknya akan mengejar finalisasi sejumlah aturan. Dari lima Peraturan OJK (POJK) yang disiapkan, empat di antaranya merupakan revisi regulasi bagi perusahaan pembiayaan.

Beberapa poin penting yang akan dimuat dalam peraturan baru bagi industri pembiayaan antara lain ialah OJK akan memperluas kegiatan usaha perusahaan pembiayaan dengan memperkenankan penyaluran pembiayaan tunai oleh perusahaan pembiayaan. 

Pada POJK No. 29/2014 disebutkan, bahwa jenis kegiatan usaha yang dapat dijalankan perusahaan pembiayaan melingkupi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multiguna. Selain pembiayaan tersebut, dan kegiatan usaha pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK. Sementara, kegiatan usaha pembiayaan tunai masih belum diatur oleh OJK.

Pada POJK No. 28/2014 dijelaskan, perusahaan pembiayaan yang berbadan hukum perseroan terbatas wajib memisahkan UUS menjadi perusahaan pembiayaan syariah dengan cara mendirikan badan hukum perseroan terbatas dengan ketentuan nilai aset UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total aset perusahaan pembiayaan induknya atau paling lama 5 tahun sejak POJK diundangkan.

Menurut Yan, saat ini baru segmen korporasi saja yang diperbolehkan memberikan pendanaan kepada perusahaan pembiayaan. Akan tetapi, melalui peraturan baru, OJK mengizinkan dana dari perseorangan masuk melalui surat berharga yang diterbitkan perusahaan pembiayaan.

// OJK : Peminjaman Uang Berbasis Aplikasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir tahun lalu juga telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Regulasi ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri LPMUBTI atau Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending sebagai alternatif sumber pembiayaan baru bagi masyarakat yang selama ini belum dapat dilayani secara maksimal oleh industri jasa keuangan konvensional, seperti perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura.

POJK ini juga dibuat untuk melindungi kepentingan konsumen dan nasional, dan pada saat yang sama tetap menyediakan ruang bagi penyelenggara Fintech di Tanah Air untuk dapat tumbuh dan berkembang, serta memberi kontribusi bagi perekonomian nasional.

Penyelenggara Fintech P2P Lending diharapkan dapat membuka akses dana pinjaman baik dari luar negeri maupun dari berbagai daerah di dalam negeri kepada masyarakat luas yang membutuhkan. Selain itu dapat memperbaiki tingkat keseimbangan dan mempercepat distribusi pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke berbagai daerah.

“POJK ini juga sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) serta mendukung program Nawacita, Program Gerakan 1.000 start-up, dan Paket Kebijakan Ekonomi 14 yang dicanangkan oleh Pemerintah,” kata Yan, Kamis (12/7/18).

Penyelenggara Fintech P2P Lending dalam POJK ini dikelompokkan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya yang masuk dalam ranah pengawasan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Selain mengatur penyelenggaraan LPMUBTI atau Fintech P2P Lending, POJK ini juga mendorong terciptanya ekosistem Fintech secara menyeluruh yang mencakup Fintech 2.0 (antara lain Fintech perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, perusahaan pembiayaan, modal ventura, pergadaian, penjaminan, dan payment) dan Fintech 3.0 (antara lain Fintech big-data-analytic, aggregator, robo-advisor, blockchain, dan lain-lain).

Dalam rangka mengadopsi semangat regulatory sandbox sebagaimana diimplementasikan pada pengaturan Fintech start-up di berbagai negara, POJK ini menerapkan ketentuan mengenai pendaftaran dan perizinan. Penyelenggara diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sebelum mengajukan permohonan untuk memperoleh izin.

Dalam masa pendaftaran ini, Penyelenggara telah dapat melakukan aktivitas secara penuh dengan mendapat pendampingan dari OJK yang secara terus menerus melakukan evaluasi. Paling lama 1 (satu) tahun setelah terdaftar, Penyelenggara wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh izin kepada OJK.

Untuk melindungi kepentingan konsumen, Penyelenggara antara lain wajib menyediakan escrow account dan virtual account di perbankan serta menempatkan data center di dalam negeri. Guna melindungi kepentingan stabilitas sistem keuangan nasional, jumlah pinjaman dibatasi maksimal Rp2.000.000.000,- dalam mata uang Rupiah.

Melalui peraturan ini, OJK juga memfasilitasi dukungan bagi perkembangan inovasi ekonomi digital di masa mendatang dengan menyiapkan infrastruktur berupa Fintech Incubator Centre.(frj)