Derasnya Hujan Mutasi di Dinasti Ferry Ramli

BENGKULU TENGAH, SH – Agaknya saat ini, proses mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah (Benteng) sudah menjadi ‘ritual’ rutin yang digelar oleh Bupati Benteng Dr H Ferry Ramli SH MH di kabinetnya setiap bulannya.

 Pasalnya, pasca melakukan ‘rolling’ jabatan jilid II beberapa minggu silam, Senin (12/3) lalu, Pemkab Benteng kembali menggelar mutasi jilid III kepada sekitar 20 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Benteng. Tak tanggung-tanggung, 3 diantaranya langsung dinyatakan Nonjob. Tercatat, hingga mutasi jilid III yang baru dilaksanakan ini, sudah sekitar 481 pejabat atau para ASN, baik dari eselon II, III, maupun IV yang ‘digeser’ ke posisi barunya.

Tiga pejabat yang dinonjobkan ini diantaranya adalah Rilja Saputra yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Masyarakat dan Kelurahan dan Kurnia Ika Rahmawati yang bertugas sebagai Kasi Kemitraan Dikpora Benteng. Mereka bedua akhirnya kini menempati pos baru sebagai pelaksana di BKPSDM Bengkulu Tengah. Satu lagi, yaitu Maria Nur Afifah juga dinyatakan nonjob dan saat ini ditempatkan menjadi pelaksana di Barenlitbang Benteng.

Selain 3 orang yang nonjob, 1 orang pejabat juga terkena imbas dan akhirnya harus rela ‘dibuang’ keluar daerah lain yaitu Gunawan S.Sos yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid SDM Desa di dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Benteng. Sementara itu, dari 16 pejabat eselon IV yang dimutasi, satu orang atas nama Ade Juni Setriana, dipindahkan untuk mengisi posisi sebagai Kepala Satuan Pendidikan Non Formal di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Bengkulu Tengah.

Diketahui, proses mutasi kemarin dilakukan kepada 20 orang pejabat eselon III dan eselon IV serta diklaim sudah sesuai dengan SK Bupati Benteng Ferry Ramli. Sementara pelantikan dan pengambilan sumpah kali ini dilakukan oleh Asisten III Setdakab Benteng Mun Gumiri S.IP, MM yang mewakili Bupati Benteng. Menurut Mun Gumiri, mutasi ini merupakan penyegaran cabinet dan memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. “Semua sudah sesuai dan ditempatkan sesuai kebutuhan setiap instansi dan dinas,” kata Mun Gumiri kepada awak media selepas pelantikan.

Tak ayal, hal ini sontak membuat ratusan pejabat atau ASN di Benteng menjadi ketar-ketir dan was-was akan nasibnya karena dibayang-bayangi adanya mutasi ‘mendadak’ yang bisa dilaksanakan setiap saat oleh Bupati Benteng. Salah seorang pejabat eselon yang diwawancarai Suara Hukum mengaku cukup was-was dan ketar-ketir bilamana dirinya juga akhirnya nanti masuk bursa mutasi edisi selanjutnya. Hal ini menurutnya karena waktu terjadinya mutasi memang tidak bisa ditebak dan diprediksi.

“Yah perasaan was-was pasti ada, tapi yang terpenting, pekerjaan yang sudah kita lakukan adalah yang terbaik dan harus maksimal. Kalau memang nantinya dinilai pimpinan masih kurang dan belum maksimal, ya itu sah-sah saja dan memang mutasi adalah wewenang penuh dari Bupati atau kepala daerah, jadi kita sebagai bawahan tinggal ngikut saja dengan apa yang sudah diputuskan pimpinan, yang penting selalu siap-siap,” ujarnya sembari meminta agar identitasnya disembunyikan dalam pemberitaan dengan alasan tertentu.

// Tarmizi Gumay : “Mutasi boleh saja, tapi kasih waktu dong !!!”

Terkait mutasi ini, pihak Lembaga Peduli Hukum Bengkulu (LPHB) akhirnya buka suara dan sedikit mengkritisi tentang efektivitas kebijakan ini bagi kemajuan pembangunan yang ada di Bengkulu Tengah. Melalui direkturnya Achmad Tarmizi Gumay, SH, MH LPHB memandang bahwa hal ini merupakan sebuah keputusan yang kurang tepat. Apalagi jika melihat rentang waktu dilaksanakannya mutasi yang hanya berjarak dalam 2 bulan untuk tiga kali proses mutasi dan melibatkan nyaris 400an pejabat eselon.

“Saya melihat ini cukup miris mengingat para pejabat ini mungki ada yang belum lama menempati posisinya saat ini, malah akhirnya dimutasi ke pos yang baru, bagaimana mereka bisa menunjukkan kinerjanya dengan maksimal kalau belum-belum sudah dipindahkan ke ‘habitat’ yang mungkin tidak sesuai dengan kemampuan serta kualifikasinya,” papar Tarmizi.

Ditambahkan Tarmizi, menurutnya saat ini yang ada di dalam benak para pejabat dan ASN Benteng pastilah perasaan was-was dan ketar-ketir takut sewaktu-waktu dirinyalah yang bakal menjadi target selanjutnya dari radar mutasi ini, yang berakibat kepada pekerjaannya yang kemungkinan bisa saja tidak maksimal atau kekurangan waktu untuk dapat menunjukkan hasil yang maksimal dari pekerjaannya tersebut.

 “Perpindahan pos memang hal yang lumrah dan biasa terjadi di lingkungan pemerintahan. Tapi seharusnya Bupati bisa memberikan jarak waktu antar satu mutasi dengan mutasi lainnya agar bisa objektif menilai kinerja para pejabat ini, jangan seperti ini dalam dua bulan sudah 3 kali mutasi. Gak tanggung-tanggung hampir 400-500 pejabat yang kena,” ujar salah satu lawyer muda di provinsi Bengkulu ini.

Selain itu, menurut Tarmizi juga, dirinya belum mendapatkan informasi resmi apakah proses mutasi kali ini sudah sepengetahuan dan seizin dari Mendagri RI serta apakah sudah sesuai aturan yang semestinya atau tidak. Terkait hal ini, pihaknya berupaya akan mencari tahu dan menganalisa secara mendalam, khususnya jika memang nantinya ditemukan kejanggalan-kejanggalan maupun ketidaksesuaian dari proses mutasi ini.

“Kita segera akan cari tahu dan mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya apakah memang mutasi ini sudah sesuai aturan atau tidak, serta membuka ruang pengaduan bagi para pejabat yang merasa tidak puas atau memiliki unek-unek dari nasib yang dialaminya saat ini terkait mutasi di Benteng. Silahkan laporkan ke kita LPHB dan Tarmizi Gumay n Partner advokat agar bisa nantinya kita dampingi dalam mencari keadilan,” tutup Tarmizi yang juga pimpinan dari salah satu lembaga pendampingan hukum di kota Bengkulu ini.

// Total 481 Pejabat Benteng Terkena Mutasi Dalam 2 Bulan

 Seperti yang diketahui sebelumnya, sebanyak 440 orang dimutasi pada jilid I di awal Februari 2018 dan 21 orang pada jilid II beberapa minggu kemudian. Jika dirinci lebih lanjut, pada jilid I, ada sebanyak 5 orang pejabat eselon II, 120 orang pejabat eselon III dan 315 orang pejabat eselon IV yang jadi ‘korban’ mutasi. Sedangkan pada jilid II, Kamis (22/2) lalu, jumlahnya menurun sedikit lebih kecil yakni hanya 21 orang pejabat, terdiri dari 17 orang eselon II dan 4 orang dari eselon III. Yang menarik, salah satu diantara pejabat eselon II yaitu Budiman Efdi W, MM yang sebelumnya menjabat sebagai kepala BKD Benteng akhirnya menjadi satu-satunya pejabat yang dinonjobkan.

Selain itu, ada juga 4 pejabat eselon III yang  dimutasi karena memasuki masa pensiun. Mereka adalah Ir. H.Ery Astiansyah, MM, I Putu Sura Artika, SKM, MM, Drs. Rustam Effendi, Dahril Mukminin, SKM. Proses mutasi ini, jugan menyebabkan ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Benteng yang terpaksa harus dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) yakni jabatan Kepala Dinas Pariwisata, Kepala BKD, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Dikbud, dan Kepala DPKAD. Tercatat, total hingga mutasi jilid III yang baru dilaksanakan ini, sudah sekitar 481 pejabat dari eselon II, III, maupun IV yang ‘digeser’.(red)

Daftar Pejabat Yang Dimutasi Jilid III tahun 2018

Eselon III

1. Aan Supriyanto / Jabatan baru Kabid PPA di Dinas PPAPPKB
2. Deby Septika / Kabid SDM Desa di DPMD
3. Gunawan S.Sos / Pindah Tugas ke daerah lain

Eselon IV

  1. Neny Z / Kasubbag Perencanaan DPMD

  2.    Oktodi Subhan Ali / Kasi Pembangunan kec.Taba Penanjung

  3.    Elvin Sundahri / Kasi PPA di DPPAPPKB

  4.    Sherly Wijayanti / Kasi Bina Anak dan keluarga di DPPAPPKB

  5.    Ferry Kurniawan / Kasubbid Data Pelaporan Barenlitbang

  6.    Nodi Kismantoyo / Kasubbag Umum Barenlitbang

  7.    Heri Purwanto / Kasi Jalan dan Jembatan Bina Marga PUPR 

  8. Suharmun / Kasi Kemitraan dan Penghargaan Dikpora

  9.    Pujihati / Kasi Usaha Ekonomi DPMD

  10.  Riswanti Ginting / Kasi Pemadam, Penanggulangan Dinas PBK

  11.  Junita Suryani T / KAsubbag Perencanaan dan keuangan dinas kominfo 

  12.  Yolita Sari / Kasi Pengembangan SDM Disparbud

  13.  Fajar Rustianto / Kasi TU Tani, Distan dan Peternakan

Nonjob

  1.    Rilja Saputra / Pelaksana di BKPSDM Benteng 

  2.    Kurnia Ika Rahmawati / Pelaksaa di BKPSDM Benteng

  3.    Maria Nur Afifah / Pelaksana di Barenlitbang Benteng’

  4.    Ade Juni Setriana / Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Dikpora Benteng